Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berharap Bantuan Internasional Saat Relokasi dan Rekonstruksi Bencana Sulteng

Kompas.com - 10/10/2018, 09:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Sub Satgas Luar Negeri Pendampingan Pusat Bencana Gempa Sulawesi Tengah Kemenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini menantikan bantuan internasional untuk penanggulangan bencana tahap relokasi dan rekonstruksi.

Bantuan internasional yang datang saat ini, hanya untuk penanggulangan bencana tahap tanggap darurat.

Menurut Yoedhi, pada tahap relokasi dan rekonstruksi nanti, pemerintah juga membutuhkan bantuan luar negeri.

Sementara, pada tahap tanggap darurat saat ini, bantuan internasional yang masuk dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Baca juga: Menko Polhukam: Rekonstruksi Sulteng Pasca Gempa Tuntas 2 Tahun

Tercatat, dari 29 negara yang menawarkan pemberian bantuan, hingga saat ini pemerintah baru menerima bantuan dari 11 negara.

Alasannya, tidak semua bantuan yang ditawarkan obetul-betul dibutuhkan untuk penanggulangan bencana Sulteng.

Pemerintah berharap, bagi negara-negara yang tidak dapat merealisasikan bantuannya pada tahap tanggap darurat, bisa memberikan bantuan saat memasuki tahap relokasi dan rekonstruksi.

"Dari 29 (negara) itu, bahwa sekarang kami sedang menunggu bantuan tidak hanya untuk tanggap emergency, tapi juga rekonstruksi," kata Yoedhi di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Sebelum Relokasi Korban Gempa, Pemerintah Koordinasi dengan Ahli

Ada pun sejumlah bantuan internasional untuk penanggulangan bencana tahap tanggap darurat telah diterima Pemerintah Indonesia dari sejumlah negara.

Hingga Minggu (7/10/2018), diterima 72,52 ton bantuan internasional yang langsung didistribusikan ke Kota Palu.

Bantuan tersebut di antaranya, 1 unit forklift dan conveyer belt dari pemerintah UK, serta 20 box oral Rehydratiom dan 179 box xeftriaxone (monoscot-antibiotik medicine) dari Pemerintah India.

Selain itu, ada 11 pesawat bantuan luar negeri yang juga mendukung penanggulangan bencana, yaitu 8 unit C-130 dari 8 negara, Australia, Singapura, Amerika, New Zealand, Jepang, Malaysia, Turki, dan Korea Selatan.

Bantuan lainnya, Il96 RA 76511 dari Perancis, Il76 dari Rusia, dan AN12 Ukraina.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018), mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat, ada 671 korban hilang, 10.679 orang luka berat dan 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com