Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berharap Bantuan Internasional Saat Relokasi dan Rekonstruksi Bencana Sulteng

Kompas.com - 10/10/2018, 09:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Sub Satgas Luar Negeri Pendampingan Pusat Bencana Gempa Sulawesi Tengah Kemenko Polhukam Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini menantikan bantuan internasional untuk penanggulangan bencana tahap relokasi dan rekonstruksi.

Bantuan internasional yang datang saat ini, hanya untuk penanggulangan bencana tahap tanggap darurat.

Menurut Yoedhi, pada tahap relokasi dan rekonstruksi nanti, pemerintah juga membutuhkan bantuan luar negeri.

Sementara, pada tahap tanggap darurat saat ini, bantuan internasional yang masuk dibatasi jenis dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Baca juga: Menko Polhukam: Rekonstruksi Sulteng Pasca Gempa Tuntas 2 Tahun

Tercatat, dari 29 negara yang menawarkan pemberian bantuan, hingga saat ini pemerintah baru menerima bantuan dari 11 negara.

Alasannya, tidak semua bantuan yang ditawarkan obetul-betul dibutuhkan untuk penanggulangan bencana Sulteng.

Pemerintah berharap, bagi negara-negara yang tidak dapat merealisasikan bantuannya pada tahap tanggap darurat, bisa memberikan bantuan saat memasuki tahap relokasi dan rekonstruksi.

"Dari 29 (negara) itu, bahwa sekarang kami sedang menunggu bantuan tidak hanya untuk tanggap emergency, tapi juga rekonstruksi," kata Yoedhi di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Baca juga: Sebelum Relokasi Korban Gempa, Pemerintah Koordinasi dengan Ahli

Ada pun sejumlah bantuan internasional untuk penanggulangan bencana tahap tanggap darurat telah diterima Pemerintah Indonesia dari sejumlah negara.

Hingga Minggu (7/10/2018), diterima 72,52 ton bantuan internasional yang langsung didistribusikan ke Kota Palu.

Bantuan tersebut di antaranya, 1 unit forklift dan conveyer belt dari pemerintah UK, serta 20 box oral Rehydratiom dan 179 box xeftriaxone (monoscot-antibiotik medicine) dari Pemerintah India.

Selain itu, ada 11 pesawat bantuan luar negeri yang juga mendukung penanggulangan bencana, yaitu 8 unit C-130 dari 8 negara, Australia, Singapura, Amerika, New Zealand, Jepang, Malaysia, Turki, dan Korea Selatan.

Bantuan lainnya, Il96 RA 76511 dari Perancis, Il76 dari Rusia, dan AN12 Ukraina.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018), mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat, ada 671 korban hilang, 10.679 orang luka berat dan 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik.

Dilaporkan pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 20 fasilitas kesehatan rusak berat.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com