JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kading Karding kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019.
Ia akan maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI meliputi Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kota Magelang.
Bagaimana Sekjen PKB ini berbagi waktu antara tugas di parlemen dan turun kampanye di dapilnya?
Karding mengatakan, ia turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyaring aspirasi para konstituen.
Baca juga: Galang Dana Kampanye Rp 1 Miliar, Ini yang Dilakukan Caleg PSI
Kunjungan ke dapil dilakukan saat masa libur anggota Dewan agar tidak mengganggu tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
“Ada dua momentum. Saya turun hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kalau ada undangan insidental (mendesak) dari masyarakat apakah soal acara apa, serta pada saat reses DPR,” kata Karding, yang saat ini duduk di Komisi VI, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/10/ 2018).
Mengenai anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai kampanye, ia mengaku masih menghitungnya. Namun, Karding memperkirakan, tak jauh berbeda dengan anggaran yang dihabiskannya saat pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2014.
Karding enggan menyebutkan angkanya.
Ia mengatakan, biasanya biaya kampanye digunakan untuk alat peraga kampanye, konsolidasi pertemuan tatap muka dengan konstituen, hingga insentif untuk tim pemenangan.
“Tergantung kan ada yang kami meng-create acara sendiri. Kami harus memperhitungkan operasionalnya, uang bensinnya teman-teman, kemudian pemasangan baliho indeksnya rata-rata 50-100 ribu untuk uang bensin,” kata Karding.
Anggaran untuk kampanye, kata Karding, akan diprioritaskan untuk konsolidasi dan operasional tim pemenangan serta bantuan sosial untuk konstituen.
“Aku belum ngitung, tapi kebutuhan untuk operasional tim itu yang lebih saya utamakan. Dan dimodel kami tidak semua dibiayai. Di model kami bukan kayak perusahaan. Tim kami ini paling banter untuk transport dan biaya pengeluaran posko pemenangan di setiap kabupaten,” ujar Karding.
Lebih lanjut, Karding mengaku memiliki cara untuk melakukan penghematan dalam menggunakan dana kampanye Pileg 2019.
Menurut Karding, tim pemenangan merupakan kunci untuk pengelolaan dana kampanye lebih efisien.
“Jangan terpancing dengan gerakan caleg lain. Jadi kita harus punya cara sendiri. Biasanya kan tim terpengaruh 'Pak ini sudah kerja, ini sudah begini sudah bagi-bagi’. Kita kan enggak boleh, harus punya roadmap cara sendiri,” kata dia.
.
.
.