Kompas.com - 09/10/2018, 17:26 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menyebut bahwa perkara korupsi pengadaan e-KTP menggunakan modus pencucian uang dalam transaksinya. Hal itu dapat terlihat dari pola transaksi yang rumit.

Hal itu dikatakan Yunus saat dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Yunus memberikan keterangan untuk dua terdakwa, yakni Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Kalau memang sah kenapa resah, kalau bersih kenapa risih? Kalau memang uang itu legal, buat apa ribet berputar-putar, buang waktu untuk mengirim uang di luar negeri," kata Yunus kepada majelis hakim.

Baca juga: Keponakan Novanto Beberkan 6 Anggota DPR Penerima Uang E-KTP, Ini Daftarnya

Menurut Yunus, ada empat modus pencucian uang yang teridentifikasi dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Modus pertama, yakni pelaku tindak pidana bersembunyi di dalam perusahan yang dikuasai oleh pelaku.

Misalnya, uang haram hasil korupsi dicampur di dalam rekening perusahaan yang menyimpan uang dari sumber yang sah.

Dalam kasus ini, pelaku menggunakan PT Murakabi Sejahtera.

Baca juga: KPK Lakukan Pemindahbukuan Rekening Novanto Rp 1,1 Miliar Terkait Kasus E-KTP

Kedua, modus menyalahgunakan perusahaan orang lain yang sah, tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dalam transaksi uang di kasus ini, money changer di Indonesia melakukan barter dengan money changer di Singapura.

Transaksi melibatkan sejumlah perusahaan di Singapura yang sebenarnya melakukan transaksi wajar dan tidak terkait korupsi.

Baca juga: Di Sidang E-KTP, Jaksa Konfirmasi Pemberian Rp 5 Miliar dari Fayakhun ke Irvanto

Ketiga, para pelaku memanfaatkan kemudahaan di negara lain. Dalam kasus ini, uang berasal dari negara Mauritius yang merupakan tax heaven country.

Kemudian, modus keempat, yaitu pelaku tindak pidana membeli aset tanpa nama. Dalam kasus ini, aset yang dibeli adalah uang melalui money changer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

PBNU Bakal Berikan Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Meninggal Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Jubir: KPK Menyayangkan, Penyelidikan Formula E Diseret-seret untuk Kepentingan Politik

Nasional
Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Anies Baswedan Tiba di Nasdem Tower Jelang Pengumuman Deklarasi Capres 2024

Nasional
Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Tragedi Stadion Kanjuruhan, MUI: Bentuk Tim Khusus Independen

Nasional
Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Empat Arahan Jokowi Usai Tragedi Kanjuruhan Malang, Investigasi Menyeluruh hingga Usut Tuntas

Nasional
KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

KPK Bantah Firli Paksakan Anies Jadi Tersangka Kasus Formula E

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

"Prank" KDRT Baim Wong, Dalih Lelucon Dinilai Tak Bisa Jadi Pembenaran

Nasional
KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

KSP: Pemerintah Memastikan Tragedi Kanjuruhan Tidak Terulang

Nasional
Polemik 'Prank' KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Nasional
KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

KPK Tegaskan Kasus Formula E Masih Tahap Penyelidikan

Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat 'Prank' KDRT

Komnas Perempuan Kecam Tindakan Baim Wong yang Buat "Prank" KDRT

Nasional
Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasdem Deklarasi Nama Capres 2024 Hari Ini, Siapa yang Dipilih?

Nasional
'Prank' KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

"Prank" KDRT Baim Wong Dinilai Tetap Melanggar Hukum meski Cuma Lelucon

Nasional
Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Perkara Gas Air Mata Polisi di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.