Ahli: Kasus Korupsi E-KTP Pakai Modus Pencucian Uang

Kompas.com - 09/10/2018, 17:26 WIB
Yunus Husein TRIBUNNEWS/HERUDINYunus Husein
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menyebut bahwa perkara korupsi pengadaan e-KTP menggunakan modus pencucian uang dalam transaksinya. Hal itu dapat terlihat dari pola transaksi yang rumit.

Hal itu dikatakan Yunus saat dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Yunus memberikan keterangan untuk dua terdakwa, yakni Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

"Kalau memang sah kenapa resah, kalau bersih kenapa risih? Kalau memang uang itu legal, buat apa ribet berputar-putar, buang waktu untuk mengirim uang di luar negeri," kata Yunus kepada majelis hakim.

Baca juga: Keponakan Novanto Beberkan 6 Anggota DPR Penerima Uang E-KTP, Ini Daftarnya

Menurut Yunus, ada empat modus pencucian uang yang teridentifikasi dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Modus pertama, yakni pelaku tindak pidana bersembunyi di dalam perusahan yang dikuasai oleh pelaku.

Misalnya, uang haram hasil korupsi dicampur di dalam rekening perusahaan yang menyimpan uang dari sumber yang sah.

Dalam kasus ini, pelaku menggunakan PT Murakabi Sejahtera.

Baca juga: KPK Lakukan Pemindahbukuan Rekening Novanto Rp 1,1 Miliar Terkait Kasus E-KTP

Kedua, modus menyalahgunakan perusahaan orang lain yang sah, tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dalam transaksi uang di kasus ini, money changer di Indonesia melakukan barter dengan money changer di Singapura.

Transaksi melibatkan sejumlah perusahaan di Singapura yang sebenarnya melakukan transaksi wajar dan tidak terkait korupsi.

Baca juga: Di Sidang E-KTP, Jaksa Konfirmasi Pemberian Rp 5 Miliar dari Fayakhun ke Irvanto

Ketiga, para pelaku memanfaatkan kemudahaan di negara lain. Dalam kasus ini, uang berasal dari negara Mauritius yang merupakan tax heaven country.

Kemudian, modus keempat, yaitu pelaku tindak pidana membeli aset tanpa nama. Dalam kasus ini, aset yang dibeli adalah uang melalui money changer.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Virus Corona, Kemenkes Perintahkan Seluruh Bandara Aktifkan SOP Ancaman Penyakit 

Cegah Virus Corona, Kemenkes Perintahkan Seluruh Bandara Aktifkan SOP Ancaman Penyakit 

Nasional
Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Kemenkes Ingatkan Imunisasi Vaksin Pneumokokus Tak Cegah Virus Corona

Nasional
TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

TNI AL: Indonesia dan China Hanya Beda Pemahaman soal ZEE di Natuna

Nasional
Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Artis Faye Nicole Diperiksa KPK Terkait Kasus Wawan

Nasional
Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Polisi Tangkap 3 Penyebar Malware JS Sniffer

Nasional
Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Resmi Dikukuhkan, Ini Susunan Pengurus DPP Partai Hanura 2019-2024

Nasional
Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Dampak Virus Corona, Kemenkes Minta Tak Panik ke Orang Baru Datang dari China

Nasional
Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Nasional
DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

Nasional
Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Kenapa Ditjen Imigrasi Terlambat Deteksi Keberadaan Harun Masiku?

Nasional
Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Kejagung Telusuri Sekitar 800 Rekening Efek Para Tersangka Jiwasraya

Nasional
Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Bima Arya: Konflik GKI Yasmin Jadi Ujian Citra Toleransi Kota Bogor

Nasional
Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Soal Virus Corona, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Sudah Antisipasi

Nasional
BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

BNPB Ingatkan Pejabat Daerah Pantau Curah Hujan Setiap Waktu

Nasional
Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Indeks Demokrasi Indonesia Turun dalam Tiga Tahun Terakhir, Ini Respons Bawaslu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X