Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Jokowi soal Anggaran Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali

Kompas.com - 08/10/2018, 17:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai penghematan biaya pada acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali demi penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Jokowi menegaskan, sebagian besar anggaran dari pemerintah bukan spesifik untuk acara, melainkan dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur penunjang di Bali selaku tuan rumah.

Dengan demikian, pembenahan infrastruktur itu bukan hanya dinikmati delegasi IMF dan World Bank saja, namun juga oleh masyarakat umum.

"Anggaran itu dipakai untuk memperluas apron Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet. Artinya, setelah itu akan kita gunakan terus, bukan sesuatu yang hilang," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Senin (8/10/2018), sebagaimana dikutip siaran pers resmi.

Baca juga: Benarkah Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Terlalu Mewah? Ini Faktanya

Jokowi menambahkan, kehadiran partisipan juga diharapkan mendongkrak destinasi wisata di Bali yang otomatis meningkatkan devisa negara.

Berdasarkan laporan yang ia terima, jumlah partisipan yang akan datang ke Bali demi menghadiri acara tersebut mencapai 36.000 orang.

"Kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya akan ke sana," ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan bahwa pertemuan itu menjadi incaran sejumlah negara. Artinya banyak negara yang menginginkan pertemuan itu dilaksanakan di negaranya.

Baca juga: SBY Dukung Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali

Sebab, pertemuan seperti itu memberikan keuntungan bagi negara tuan rumah.

"Annual meeting sebesar itu menjadi rebutan semua negara. Karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Jokowi.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Annual Meeting tahun 2018 dan telah menganggarkan dana sekitar Rp 855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017.

Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik penyelenggaraan pertemuan itu karena dinilai terlalu mewah.

Baca juga: Menkeu: Jadi Tuan Rumah Acara IMF, Indonesia Tetap Fokus Tangani Bencana

Pemerintah didesak menghemat biaya penyelenggaraan dan disalurkan sebagian untuk membantu korban bencana alam di Palu, Donggala, serta Lombok.

"Teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat," ujar anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, saat memberikan pernyataan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam.

"Kedua, dialirkan penghematan itu untuk membantu rakyat kita di Donggala, Palu, dan Lombok karena banyak yang masih belum dikerjakan," tuturnya.

Kritik kubu Prabowo-Sandiaga ini direspons pihak Istana. Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan, pengalihan anggaran tiba-tiba seperti yang diungkapkan Rizal, tidak mungkin dilakukan pemerintah karena menyalahi peraturan perundangan.

"Sebab masing-masing kegiatan itu, termasuk penyelenggaraan pertemuan IMF- World Bank sudah dianggarkan sejak jauh-jauh hari," ujar Adita kepada wartawan, Sabtu (6/10/2018).

Meski demikian, yang patut diketahui publik, termasuk kubu Prabowo-Sandiaga adalah, pemerintah sudah melakukan penghematan dalam pembiayaan acara yang dilaksanakan di Bali tersebut.

"Yang patut diketahui, pemerintah sudah melakukan efisiensi di berbahai sektor (penyelenggaraan acara) sehingga biayanya bisa ditekan. Penghematannya itu mencapai sekitar 30 hingga 40 persen," ujar Adita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com