Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lukman Edy: Narasi yang Dibangun Kubu Prabowo adalah Hoaks Baru Bidang Ekonomi

Kompas.com - 08/10/2018, 15:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy menyoroti strategi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam membangun persepsi di masyarakat bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo telah gagal.

Lukman menyebut, strategi itu adalah generalisasi yang gagal karena justru selalu terbantahkan dengan data dan fakta yang ada.

"Tim Prabowo-Sandi sedang membangun narasi membantah semua angka-angka makro dan mikro ekonomi Indonesia. Melalui apa? Melalui fakta yang seolah-olah dari lapangan. Misalnya pengakuan emak-emak. Dicarilah orang yang mau memberi pengakuan tentang susahnya hidup sekarang," ujar Lukman dalam acara diskusi di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kebijakan Polkam dan Ekonomi Paling Disorot Media

"Tapi kami melihat bahwa narasi yang dibangun ini lebih kepada generalisasi yang gagal. Karena kasus-kasus yang mereka sampaikan selalu terbantahkan dengan sendirinya. Itu artinya, narasi yang mereka bangun adalah hoaks baru di bidang ekonomi," lanjut dia.

Sebab, hampir seluruh indikator ekonomi Indonesia positif. Salah satunya adalah angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 yang menembus rekor satu digit selama Indonesia merdeka, yakni 9,82 persen.

Data gini rasio alias ketimpangan ekonomi juga bernada positif. Selama periode September 2017 hingga Maret 2018, BPS mencatat gini rasio di Indonesia sebesar 0,389 persen. Jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Lukman juga menyoroti strategi dari kubu Prabowo-Sandiaga yang justru memperdebatkan sumber data BPS.

"Kalau data BPS dibantah, itu adalah sebuah penggiringan agar masyarakat itu tidak percaya dengan data-data kongkret dari BPS. Lantas, lembaga mana lagi yang bisa dipercaya? Enggak boleh tim Prabowo-Sandiaga ini mengatakan bahwa data BPS diragukan. Pembodohan kalau itu terjadi," ujar Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com