Bertemu Jokowi di Istana Bogor, Ketua HMI Bacakan 9 Tuntutan Rakyat

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Jumat (5/10/2018) sore, menerima kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) peserta Sekolah Pimpinan HMI Tahun 2018 di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat.

Presiden menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut. Sebelum Jokowi menyampaikan pidatonya, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Respiratori Saddam Al-Jihad mendapatkan giliran lebih dulu.

Dalam pidatonya, ia membacakan 'Senturi' alias Sembilan Tuntutan Rakyat yang merupakan saran dan kritik berdasarkan kajian HMI terkait kondisi bangsa dan negara saat ini.

"Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder dan menekankan agar Indonesia tidak berhutang kepada IMF dan World Bank," ujar Jihad.

Baca juga: PB HMI Nilai Kinerja Pangan Era Jokowi Mengalami Kemajuan

"Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama-sama," lanjut dia.

Kedua, memperkuat sistem keamanan demi menangkal radikalisme dan terorisme. Hal ini dinilai HMI dapat diwujudkan dengan sinergi seluruh stakeholder di Indonesia.

Ketiga, meminta pemerintah mengupayakan keseimbangan komposisi tenaga kerja asing dan lokal pada sebuah perusahaan di Indonesia.

Keempat, mewujudkan kedaulatan energi.

Kelima, mewujudkan holding pangan di Indonesia agar terwujud tidak hanya ketahanan pangan, melainkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Keenam, menekankan pemerintah dalam penegakan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan Polisi demi menjaga marwah NKRI," ujar Jihad.

Baca juga: Pesan JK untuk HMI: Jangan Kau Rapat Banting-Banting Kursi Lagi

Ketujuh, memeratakan pendidikan dan meningkatan kualitas sumber daya manusia.

HMI sangat sepakat dengan konsep revolusi mental yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Namun, HMI menilai, implementasinya harus dilaksanakan bersama-sama agar tercipta pembangunan karakter nasional.

Kedelapan, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kesembilan, terus mendorong terciptanya pemerintah yang terbuka.

Bentuknya adalah keterbukaan informasi publik, baik di kementerian/ lembaga atau lembaga tinggi negara.

"HMI akan selalu mengawal demokrasi di Republik ini. Tidak pandang bulu, tidak lagi melihat kepentingan A atau B, tapi kita melihat demi kepentingan bangsa untuk bersama-sama menjalankan estafet republik agar Indonesia dapat merayakan kemenangan emas di tahun 2045," ujar Jihad.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

.

.

.