Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peranan Asing pada Perekonomian RI Dinilai Masih dalam Level Normal

Kompas.com - 02/10/2018, 20:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Faisal Basri mengakui peranan asing pada perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Namun demikian, meski meningkat tetapi masih dalam level normal.

Hal itu disampaikan Faisal dalam diskusi di Media Center Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Menteng, Jakarta, Selasa (2/10/2018). Diskusi tersebut bertemakan penguasaan asing dalam perekonomian Indonesia.

"Betul peranan asing semakin meningkat tapi masih pada level yang berada di bawah rata-rata," kata Faisal.

Ia membandingkan peranan asing dalam perekonomian negara-negara lain di ASEAN. Faisal mengatakan hal itu dapat diukur melalui Foreign Direct Investment (Investasi Langsung Luar Negeri) di Indonesia.

Menurut Faisal, FDI Indonesia lebih rendah dibandingkan Vietnam. Ia mengatakan, FDI Indonesia hanya 25 persen sedangkan Vietnam mencapai 50 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Demikian pula dengan penguasaan sektor lainnya, menurut Faisal Indonesia masih menguasai sepenuhnya.

Karena itu, ia membantah bila perekonomian Indonesia saat ini dikuasai asing. Ia juga mengkritik pihak yang kerap membuat gambar peta Indonesia disertai dengan bendera negara lain di tiap provinsi yang menunjukan penguasaan sumber daya alam di sana.

"Coba kita berkepala dingin. Kita telaah sektor per sektor. Mana yang asingnya dominan? Perbankan nomor satu Bank Mandiri, nomor dua Bank BRI, BCA. BCA itu punya Pak Budi Hartono, orang Indonesia juga. BNI semua Indonesia," ujar Faisal.

"Pertambangan, Aneka Tambang, Bukit Asam, Adaro, kan punya orang Indonesia semua. Baik punya BUMN maupun punya swasta," lanjut dia.

Kompas TV Proses penuntasan divestasi saham Freeport Indonesia semakin mendekati babak akhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com