Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Roda Perekonomian di Sulteng Segera Dipulihkan

Kompas.com - 02/10/2018, 14:13 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta roda perekonomian di daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah, segera dipulihkan pascabencana gempa dan tsunami.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

"Setelah mendengar berbagai laporan dari menteri dan lembaga terkait, Presiden memberi penekanan untuk normalisasi roda kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana secepatnya," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai rapat terbatas.

"Bukan mendukung pengungsian besar-besaran, tapi memulihkan roda perekonomian sehingga mereka merasa aman tercukupi dan tak perlu mengungsi," tambahnya.

Baca juga: BNPB: Korban Tewas Gempa dan Tsunami di Sulteng 1.234 Orang

Wiranto mengatakan, untuk memulihkan roda perekonomian, peran TNI-Polri sangat penting.

Menurut dia, sudah ada 3000 personel TNI yang diterjunkan ke lokasi, baik untuk pengamanan maupun petugas medis.

Sementara Kepolisian akan menurunkan hingga 2000 polisi.

Baca juga: 4 Instruksi Jokowi, dari Penambahan Personel hingga Pengawalan Distribusi Logistik

Para personel TNI dan Polri akan ditempatkan di pusat-pusat perekonomian untuk mencegah penjarahan yang sebelumnya terjadi.

"Untuk menenangkan menentramkan masyarakat," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga menilai, kebutuhan dasar seperti listrik, BBM, air bersih, makanan dan minuman serta tenda sangat penting agar masyarakat tidak mengungsi ke wilayah lain.

Pemerintah akan bekerja untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan tersebut tercukupi.

Baca juga: 14 Negara Kirim Bantuan bagi Korban Bencana Sulteng, dari Pesawat hingga Generator

Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 SR mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan wilayah sekitarnya, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Selasa pukul 13.00 WIB, jumlah korban tewas bertambah menjadi 1.234 Orang. Selain itu, sebanyak 799 mengalami luka berat. Mereka tengah dirawat di rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com