Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Instruksi Jokowi, dari Penambahan Personel hingga Pengawalan Distribusi Logistik

Kompas.com - 02/10/2018, 11:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan empat hal terkait penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Pertama, mengenai proses evakuasi korban yang hingga saat ini masih terjebak di reruntuhan bangunan.

"Saya minta Kepala Basarnas dibantu TNI dan Polri menambah personelnya, sehingga bisa lebih banyak ke wilayah yang terdampak. Masuk ke Donggala, ke Sigi, ke Parigi Moutong," ujar Presiden.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Wapres sebagai Komandan Penanganan Dampak Bencana Sulteng

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu mobilisasi alat berat ke daerah-daerah itu agar proses evakuasi berjalan cepat.

Baik alat berat milik pemerintah, maupun pinjaman dari swasta.

Kedua, Jokowi mendapatkan laporan dari masyarakat korban bencana akan kekurangan tenda besar.

Oleh sebab itu, ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga mengirimkan tenda berukuran besar agar dapat digunakan masyarakat korban bencana.

Baca juga: Presiden Jokowi: Yang Penting Penanganan Cepat, Bukan Status Bencana

Baik untuk tempat tinggal sementara, dapur umum, sekolah darurat atau ruang perawatan sementara.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Kesehatan agar memperbanyak jumlah rumah sakit di lapangan.

"Karena saya lihat tidak memungkinkan korban dirawat di dalam rumah sakit. Tentu saja juga pastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis agar semua betul-betul ada. Termasuk kapal rumah sakit TNI segera didorong ke sana," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ditelepon Raja Salman hingga Erdogan Bahas Bantuan Bencana Sulteng

Ketiga, Jokowi meminta kementerian terkait untuk memastikan tidak ada posko pengungsian yang kekurangan bahan makanan dan perlengkapan perempuan serta bayi.

Jokowi memerintahkan TNI/Polri untuk mengawal distribusi bantuan agar betul-betul sampai ke tangan pengungsi.

Terakhir, mengenai perbaikan infrastruktur. Jokowi meminta kementerian terkait memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Mulai dari jalan, jembatan, gardu listrik, bandar udara hingga pelabuhan laut.

Jokowi menekankan, kesiapan infrastruktur adalah kunci kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat korban bencana.

Semenjak gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan disusul tsunami, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Selasa (2/10/2018), tercatat 925 orang meninggal dunia, 99 orang hilang, serta 799 terluka.

Selain itu, ada 59.450 jiwa pengungsi yang tersebar di 109 titik di kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com