Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan 10.000 Masyarakat Tangsel, Gubernur Banten Puji Jokowi

Kompas.com - 26/09/2018, 13:49 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim memuji program-program Presiden Joko Widodo dihadapan masyarakat Banten.

Ia berharap, program tersebut bisa terus dilanjutkan.

Hal itu terjadi saat Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat kepada masyarakat di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (26/9/2018).

Hadir dalam acara itu 10.000 masyarakat Tangerang Selatan dan Kabupaten Banten penerima sertifikat.

Wahidin awalnya memuji kebijakan Jokowi yang membuat masyarakat bisa mendapatkan sertifikat atas tanah secara cepat dan gratis.

Baca juga: Sekjen Demokrat Bantah Wahidin Halim dan Soekarwo Dukung Jokowi-Maruf

"Catatan saya, ketika saya disini, kalau tidak salah, untuk tahun lalu sjaa 400.000 sertifikat yang diserahkan secara gratis," kata Wahidin.

"Dulu begitu sulitnya masyarakat untuk mengurus sertifikat," tambah dia.

Wahidin juga memuji program Jokowi yang lain seperti Kartu Indonesia Pintar serta Program Keluarga Harapan.

Menurut dia, banyak masyarakat Banten sudah merasakan manfaat dari program-program sosial di era Jokowi-Jusuf Kalla itu.

"Artinya apa, program ini harus dilanjutkan, harus diteruskan," kata Wahidin.

Terakhir, Wahidin juga memuji sosok Jokowi yang menurutnya sangat menyatu dengan rakyat.

Misalnya, kata dia, pada acara pembagian sertifikat ini, Jokowi sekitar 30 menit menghabiskan waktunya untuk bersalaman dan berfoto bersama masyarakat yang hadir.

"Pak Presiden mau menyalami seluruh rakyat," kata Wahidin.

Baca juga: Gubernur Banten Sebut Bantuan Keuangan DKI Kecil, Gubernur DKI Bantah

Dikonfirmasi seusai acara, Wahidin membantah ia mengampanyekan agar Jokowi dipilih lagi di Pilpres 2019.

Ia mengaku hanya menyampaikan fakta-fakta kepada masyarakat mengenai kerja Jokowi selama ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com