Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Fadli Zon, Wajar jika SBY "WO" dari Deklarasi Kampanye Damai

Kompas.com - 24/09/2018, 12:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out (WO) dari deklarasi kampanye damai Pilpres 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

SBY walk out karena merasa deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 ternodai dengan munculnya atribut partai.

"Saya sangat wajar apa yang terjadi langsung dilihat Pak SBY. Saya juga menyaksikan langsung. Kemarin saya ada di lokasi, ada di tempat dan mendengar Pak SBY memang agak kecewa dengan peristiwa yang sebetulnya sangat baik, memulai proses pilpres dan pemilu damai," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Baca juga: SBY “Walk Out” Saat Karnaval Kampanye Damai Pemilu 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILIN Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
"Tapi itu dinodai insiden adanya kelompok-kelompok yang menggunakan atribut secara masif bahkan menggunakan stand melewati wilayah yang dilalui karnaval," lanjut Fadli.

Padahal, kata Fadli, sejak awal partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk tidak menyertakan atribut partai selama deklarasi kampanye damai berlangsung.

Ia pun menyerahkan penanganan permasalahan ini kepada KPU. Ia berharap KPU mengambil sikap tegas terkait kejadian tersebut.

Baca juga: BERITA POPULER: Jokowi-Prabowo Tertawa, SBY Walkout

"Kampanye damai jangan hanya di mulut tapi kenyataannya baru dilaksanakan tapi sudah ternodai. Kami committed kok. Pasangan Prabowo-Sandi dan Gerindra sangat comitted kampanye damai," ujar Fadli.

"Kalau KPU mau menegakan wibawa harusnya ini kan awal penyelenggaraan jangan sampai masa kampanye juga seperti itu. Ini kan ada stan, harusnya penyelenggara membubarkan dong stan tenda-tenda yang dilalui," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, SBY sempat mengikuti festival kampanye damai, tetapi tak sampai tuntas.

Baca juga: Alasan SBY Walk Out dari Karnaval Kampanye Damai Menurut Sekjen PAN

Menurut dia, SBY kecewa karena banyak aturan yang dilanggar.

“Tadi teman-teman lihat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hadir. Tadi malam saya telepon Ketua KPU (bahwa) Pak SBY akan hadir. Tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile, Beliau (SBY) turun dan walk out meninggalkan barisan,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat ditemui usai acara deklarasi kampanye damai itu.

Sementara, Sekjen PAN Eddy Soeparno menceritakan, awalnya dia bersama-sama SBY dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di dalam mobil golf yang sama.

Menurut Eddy, masalah timbul ketika mobil golf keluar dari kawasan Monas menuju Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca juga: Cerita Sandiaga Cari SBY yang Hilang Usai Festival Kampanye Damai

"Ada gerakan massa yang membangun posko di sana dan gerakan massa itu memang sengaja mengelilingi golf car kami ya," ujar Eddy.

Menurut dia, massa yang mengelilingi mobil golf tersebut meneriakkan yel-yel yang dianggap bernada provokatif. Saat itu, SBY merasa tindakan itu adalah perlakuan yang tidak adil.

Setelah itu, SBY dan kedua putranya turun dari mobil golf dan memutuskan untuk tidak kembali ke arena pelaksanaan deklarasi kampanye damai.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kompas TV Tim kampanye nasional akan menyelidiki siapa oknum yang mengusik SBY di lokasi acara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com