INFOGRAFIK: Daftar 41 Caleg Eks Koruptor yang Ikuti Pileg 2019

Kompas.com - 21/09/2018, 18:17 WIB
41 Eks Koruptor Ikuti Pileg 2019KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo 41 Eks Koruptor Ikuti Pileg 2019

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang diusung partai politik peserta Pemilu Legislatif 2019.

Dari daftar yang telah ditetapkan KPU, masih ada 41 caleg yang merupakan narapidana kasus korupsi.

Padahal, sebelumnya KPU telah membuat aturan yang menyatakan bahwa eks koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan terpidana kasus kejahatan seksual dilarang diusung parpol dalam Pemilu 2019.

Namun, setelah melalui sejumlah proses persidangan di Bawaslu, juga berdasarkan putusan uji materi di Mahkamah Agung, sebanyak 41 eks koruptor masuk daftar caleg untuk Pemilu 2019.

Para eks koruptor itu diusung 13 dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Sebanyak 12 orang terdaftar dalam caleg DPRD tingkat provinsi dan 26 orang sebagai caleg untuk DPRD tingkat kabupaten/kota. Adapun, tiga orang merupakan caleg DPD.

Berikut daftar namanya, dalam infografik di bawah ini:

*CATATAN:

Sejumlah partai politik menyatakan bahwa mereka sudah mencoret daftar eks koruptor dari daftar caleg. Namun, data ini berdasarkan penetapan yang dilakukan KPU pada Kamis (20/9/2018) malam.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik : 41 Eks Koruptor Ikuti Pileg



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X