Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Khawatir Perebutan Kursi Wagub DKI Ancam Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 19/09/2018, 12:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid khawatir tarik menarik kursi wakil gubernur DKI Jakarta antara partainya dengan Gerindra akan mengganggu hubungan kedua partai politik di koalisi Pemilu 2019.

Polemik muncul setelah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI M Taufik mengklaim bahwa Gerindra sudah sepakat menunjuknya sebagai wagub.

Sementara PKS mengklaim bahwa kursi Wagub diberikan kepada pihaknya berdasarkan kesepakatan dengan Gerindra.

"Karenanya, segeralah Pak Taufik berkomunikasi dengan Pak Prabowo supaya masalah ini segera selesai, segera tuntas dan tidak menghadirkan kondisi yang masuk angin dan mengganggu soliditas dari kita semua," ujar Hidayat saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Presiden PKS: Taufik Klaim Jadi Wagub DKI, Pak Prabowo Ketawa Saja...

Mengenai klaim Taufik, Hidayat tak terlalu mempersoalkannya.

"Ya enggak apa-apalah, namanya juga klaim," ujar Hidayat.

Ia yakin Partai Gerindra masih memegang komitmen kebersamaan dengan PKS. Sebab, kedua partai politik memiliki sejarah hubungan harmonis yang cukup panjang selama ini.

"Insya Allah kami masih percaya dengan komitmen yang telah diberikan Pak Prabowo dan saya yakin kalau Pak Prabowo memutuskan, kader Gerindra juga akan menerima dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan semuanya," ujar Hidayat.

Baca juga: PKS Ajukan Dua Nama Wagub DKI kepada Prabowo Subianto, Siapa Saja?

Saat pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden lalu, PKS, Gerindra dan PAN sepakat mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto.

Kesepakatan lain, Sandiaga mundur sebagai Wagub DKI dan jabatan tersebut diserahkan kepada PKS.

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait posisi wakil gubernur DKI Jakarta.

Menurut Sohibul, Prabowo sepakat memberikan kursi wagub kepada PKS.

"Saya kira Pak Taufik saya lihat di media, Pak Taufik menyampaikan dia jadi wagub, Pak Prabowo ketawa-ketawa saja. Saya kira sudah benar sikapnya. Ketawa seperti itu," kata Sohibul seusai rapat tim pemenangan Prabowo-Sandi di rumah Pranowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Taufik: Gerindra dan PKS Nyalonin Wagub Satu-satu, Tanding di DPRD

Sohibul menegaskan, sejak awal memang sudah ada kesepakatan Gerindra dan PKS untuk menyerahkan kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga untuk PKS. Sebab, PKS sendiri sudah merelakan kursi cawapres Prabowo kepada Sandiaga.

"Dan itu sampai sekarang tidak berubah. Pak Prabowo mengatakan, itu (kursi wagub DKI) adalah hak PKS," kata Sohibul.

Sohibul mengatakan, saat ini sosok yang diusulkan PKS sebagai wagub DKI sudah mengerucut kepada dua nama.

Pertama adalah Ahmad Syaikhu, kader PKS yang gagal merebut kursi Jabar 1 pada Pilkada 2018 lalu.

Selain itu, ada juga Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI.

"Tinggal nanti secara formal kami sampaikan, 'Pak mohon dalam satu dua hari ini, segera ada penandatanganan usulan nama'," kata Sohibul menurunkan percakapannya dengan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com