Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2018, 13:07 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto mengaku kesulitan membayar kewajiban uang pengganti senilai 7,3 juta dollar Amerika Serikat.

Novanto mengaku sedang menagih utang ke teman-temannya.

"Ada beberapa aset yang saya tagihkan mengalami kesulitan. Yang berutang pada lari, pada meninggalkan, jadi saya kaget juga gitu ya," kata Novanto saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Datangi KPK, Istri Novanto Urus Pembayaran Uang Pengganti

Menurut mantan Ketua DPR RI tersebut, jika tetap kesulitan menagih utang dari rekannya, terpaksa dia akan menjual aset-aset yang dia miliki.

Sebelumnya, Novanto mengaku menjual rumah untuk melunasi kewajiban uang pengganti.

Meski demikian, Novanto memastikan akan melunasi uang pengganti sekitar Rp 66 miliar.

"Ya sekarang kan saya sudah rakyat biasa. Dulu kalau Ketua DPR, tentu mudah untuk bisa bicara," kata Novanto.

Baca juga: Novanto: Sekarang Kami Susah, Jadi Tersangka Tak Ada yang Mau Dekat

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sedang mengidentifikasi aset milik mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Hal itu dilakukan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Sejauh ini, KPK telah menerima pembayaran uang pengganti dari Novanto sebanyak tiga kali. Pertama, sebesar Rp 5 miliar saat masih menjalani proses persidangan.

Baca juga: Bantah Selnya Mewah, Novanto Mengaku Beruntung Dapat Ruangan Luas

Kemudian, 100 ribu dollar Amerika Serikat pada bulan Juni lalu. Terakhir, pada Kamis (13/9/2018), mantan bendahara Partai Golkar ini membayar uang pengganti senilai Rp 1,1 miliar melalui pemindahbukuan dari rekening mantan bendahara Partai Golkar ini di Bank Mandiri ke rekening KPK.

Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013. Mantan Ketua DPR ini divonis 15 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, totalnya sekitar Rp 66 miliar.

Apabila uang tersebut tidak dibayar setelah berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita atau dilelang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Sendiri, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Nasional
Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Nasional
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Nasional
Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Nasional
Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.