Parpol Tetap Ajukan Caleg Koruptor, Saatnya Publik Menolak - Kompas.com

Parpol Tetap Ajukan Caleg Koruptor, Saatnya Publik Menolak

Kompas.com - 16/09/2018, 16:59 WIB
Ilustrasi PemiluSERAMBI/M ANSHAR Ilustrasi Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina mengatakan masyarakat memiliki peran untuk mendorong partai politik untuk mengusung kader-kader terbaik yang juga memiliki integritas.

Menurut Almas, masyarakat memiliki andil untuk mendorong partai politik segera mengganti nama-nama kader yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi dengan nama-nama yang baru.

“Partai politik tetap ada sikap tidak mengganti nama-nama ini (bacaleg eks mantan narapidana koruptor) saya rasa publik yang harus ambil peran,” tutur Almas di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

“Jangan kemudian tetap memilih orang-orang yang sudah mempunyai kasus hukum, baik itu tersangka maupun mantan narapidana kasus korupsi,” sambung Almas.

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Almas menghimbau kepada masyarakat untuk memilih calon legislatif yang benar-benar memiliki kapasitas dan rekam jejak.

“Harus mengecek betul harus kenal betul siapa saja calon caleg di dapilnya kemudian menentukan pilihan dengan mempertimbangkan track record dari calon anggota legislatif itu sendiri,"tutur Almas.

Almas menambahkan, saat ini media juga telah memberitakan tentang track record seorang caleg. Hal tersebut, menurut Almas, sangat membantu masyarakat untuk mengecek mengenai rekam jejak dari caleg.

“Saya rasa publik akan sangat terbantu sudah sangat terbantu dan sangat mungkin untuk melakukan pengecekan sebelum kemudian mereka nanti mencoblos di kotak suara,” tutur Almas.

Baca juga: Perludem: Parpol Bohongi Publik jika Ngotot Ajukan Caleg Eks Koruptor

Diberitakan sebelumnya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Tandai Surat Suara Caleg Eks Koruptor

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).


Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Regional
Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Megapolitan
Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Regional
Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Megapolitan
Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Internasional
Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Regional
Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Megapolitan
Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Regional
Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Internasional
Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Regional
Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi 'Grass Block' agar Indah

Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi "Grass Block" agar Indah

Megapolitan
'Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut'

"Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut"

Megapolitan
3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

Regional
Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Regional
Close Ads X