Parpol Tetap Ajukan Caleg Koruptor, Saatnya Publik Menolak

Kompas.com - 16/09/2018, 16:59 WIB
Ilustrasi PemiluSERAMBI/M ANSHAR Ilustrasi Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina mengatakan masyarakat memiliki peran untuk mendorong partai politik untuk mengusung kader-kader terbaik yang juga memiliki integritas.

Menurut Almas, masyarakat memiliki andil untuk mendorong partai politik segera mengganti nama-nama kader yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi dengan nama-nama yang baru.

“Partai politik tetap ada sikap tidak mengganti nama-nama ini (bacaleg eks mantan narapidana koruptor) saya rasa publik yang harus ambil peran,” tutur Almas di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

“Jangan kemudian tetap memilih orang-orang yang sudah mempunyai kasus hukum, baik itu tersangka maupun mantan narapidana kasus korupsi,” sambung Almas.


Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Almas menghimbau kepada masyarakat untuk memilih calon legislatif yang benar-benar memiliki kapasitas dan rekam jejak.

“Harus mengecek betul harus kenal betul siapa saja calon caleg di dapilnya kemudian menentukan pilihan dengan mempertimbangkan track record dari calon anggota legislatif itu sendiri,"tutur Almas.

Almas menambahkan, saat ini media juga telah memberitakan tentang track record seorang caleg. Hal tersebut, menurut Almas, sangat membantu masyarakat untuk mengecek mengenai rekam jejak dari caleg.

“Saya rasa publik akan sangat terbantu sudah sangat terbantu dan sangat mungkin untuk melakukan pengecekan sebelum kemudian mereka nanti mencoblos di kotak suara,” tutur Almas.

Baca juga: Perludem: Parpol Bohongi Publik jika Ngotot Ajukan Caleg Eks Koruptor

Diberitakan sebelumnya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Tandai Surat Suara Caleg Eks Koruptor

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X