Kompas.com - 15/09/2018, 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengaku tidak kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg).

Namun demikian, ia tetap menganggap PKPU tersebut merupakan sebuah terobosan hukum untuk menghasilkan legislatif yang bersih.

"Bagi KPU ini merupakan terobosan hukum untuk meminimalisir ruang-ruang terpilihnya calon yang tidak demokratis, tidak layak," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Sebab, Pramono menilai, aturan dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat 1 huruf g yang mewajibkan mantan narapidana untuk mempublikasikan statusnya kepada publik, belum manjur mencegah mantan napi korupsi maju sebagai caleg.

Sementara dalam pasal 4 ayat 3 PKPU, jelas tertulis larangan mantan napi korupsi maju sebagai wakil rakyat.

"Apa yang diregulasikan atau diatur oleh MK (dalam UU Pemilu) selama ini, bahwa mantan napi boleh menjadi calon tetapi dengan mengumumkan pada publik, belum efektif," ujar Pramono.

Baca juga: MA: Seharusnya Larangan Eks Koruptor Diatur dalam Undang-Undang

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU No 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Baca juga: KPU Minta Parpol Tetap Coret Bacaleg Eks Koruptor meskipun Ada Putusan MA

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.