Kompas.com - 15/09/2018, 09:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap meminta partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menarik bakal calon legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi.

Permintaan itu disampaikan menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg yang dimuat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

KPU meminta parpol menegakkan pakta integritas soal komitmen tidak akan mengajukan caleg mantan koruptor.

Pakta integritas tersebut telah ditandatangani pimpinan parpol sebelum masa pendaftaran bacaleg.

"Kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Pramono mengatakan, setelah pemberitaan putusan MA tersebut, beberapa partai menyatakan tetap menarik bacalegnya yang berstatus mantan koruptor.

Menurut Pramono, meskipun putusan MA mengizinkan mantan napi korupsi maju sebagai caleg, tetapi parpol berhak melarang mereka menjadi calon wakil rakyat.

"Secara legal diperbolehkan oleh MA, tapi secara etis partai-partai di internal mereka berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan," ujarnya.

Baca juga: Belum Terima Salinan Putusan MA, KPU Tetap Berpegang pada PKPU

Ia menambahkan, saat ini momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan dengan menawarkan caleg yang berkualitas.

"Nanti kita persuasi lah. Tetap ada imbauan terhadap partai politik tidak didaftarkan mantan napi itu dengan berbagai cara," ujar Pramono.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

Nasional
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Nasional
PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

Nasional
Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Nasional
Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Nasional
Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Nasional
Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Nasional
Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Nasional
Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Nasional
Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Nasional
Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.