Belum Terima Salinan Putusan MA, KPU Tetap Berpegang pada PKPU - Kompas.com

Belum Terima Salinan Putusan MA, KPU Tetap Berpegang pada PKPU

Kompas.com - 15/09/2018, 08:21 WIB
IlustrasiDOK KOMPAS Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Artinya, mantan koruptor diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.


Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Komisioner KPU Pramono Ubaid TanthowiKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi
Namun, karena belum menerima salinan putusan MA, hingga saat ini KPU masih berpegang pada PKPU.

"KPU belum menerima salinan putusan resmi dari MA sehingga KPU sampai saat ini masih berpegangan bahwa PKPU itu masih berlaku," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Pramono menyebut, KPU belum akan menentukan langkah selanjutnya selama belum menerima salinan putusan MA.

Baca juga: MA: Seharusnya Larangan Eks Koruptor Diatur dalam Undang-Undang

Namun, pihaknya memastikan akan melaksanakan apapun isi putusan MA terhadap uji materi.

"Kita lihat dulu, bunyi pertimbangan MA itu menjadi pertimbangan kami mengambil langkah-langkah terhadap napi koruptor itu," ujar dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah menyebut, pihaknya akan mengirimkan salinan putusan MA mengenai hasil uji materi terhadap PKPU secepatnya.

"Kan baru diputus. Ya, sesuai dengan aturan yang ada, nanti secepatnya (dikirim)," kata Abdullah.

Baca juga: Soal Putusan Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg, Jimly Nilai KPU Harus Revisi PKPU

Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Regional
Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Regional
Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Regional
Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Internasional
Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Nasional
Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Regional
AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

Nasional
Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Regional
Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Nasional
Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Nasional
 Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Regional
Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Internasional
Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Nasional
Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Megapolitan
Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Regional

Close Ads X