Belum Terima Salinan Putusan MA, KPU Tetap Berpegang pada PKPU - Kompas.com

Belum Terima Salinan Putusan MA, KPU Tetap Berpegang pada PKPU

Kompas.com - 15/09/2018, 08:21 WIB
IlustrasiDOK KOMPAS Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Artinya, mantan koruptor diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Komisioner KPU Pramono Ubaid TanthowiKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi
Namun, karena belum menerima salinan putusan MA, hingga saat ini KPU masih berpegang pada PKPU.

"KPU belum menerima salinan putusan resmi dari MA sehingga KPU sampai saat ini masih berpegangan bahwa PKPU itu masih berlaku," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Pramono menyebut, KPU belum akan menentukan langkah selanjutnya selama belum menerima salinan putusan MA.

Baca juga: MA: Seharusnya Larangan Eks Koruptor Diatur dalam Undang-Undang

Namun, pihaknya memastikan akan melaksanakan apapun isi putusan MA terhadap uji materi.

"Kita lihat dulu, bunyi pertimbangan MA itu menjadi pertimbangan kami mengambil langkah-langkah terhadap napi koruptor itu," ujar dia.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah menyebut, pihaknya akan mengirimkan salinan putusan MA mengenai hasil uji materi terhadap PKPU secepatnya.

"Kan baru diputus. Ya, sesuai dengan aturan yang ada, nanti secepatnya (dikirim)," kata Abdullah.

Baca juga: Soal Putusan Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg, Jimly Nilai KPU Harus Revisi PKPU

Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Jokowi: Debat kok Dilaporkan, Enggak Usah Debat Saja...

Jokowi: Debat kok Dilaporkan, Enggak Usah Debat Saja...

Nasional
Guru Honorer di Depok Keluhkan Gaji yang Terlambat

Guru Honorer di Depok Keluhkan Gaji yang Terlambat

Megapolitan
Teriakan Pendukung dalam Debat Dinilai Bisa Intimidasi Kandidat

Teriakan Pendukung dalam Debat Dinilai Bisa Intimidasi Kandidat

Nasional
Warga Inggris yang Tampar Petugas Imigrasi Bali Mengaku Disiksa di Penjara

Warga Inggris yang Tampar Petugas Imigrasi Bali Mengaku Disiksa di Penjara

Internasional
Menikmati Pemandangan Pulau Lembeh, Benteng Kota Bitung

Menikmati Pemandangan Pulau Lembeh, Benteng Kota Bitung

Regional
Wisata Religi dan Budaya di Bitung, dari Masjid dan Gereja Tua hingga Tugu Jepang

Wisata Religi dan Budaya di Bitung, dari Masjid dan Gereja Tua hingga Tugu Jepang

Regional
[Populer Megapolitan] Kebakaran di Rumah Ketua DPR RI | Sekda Papua Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK | Bus Transjakarta Terbakar

[Populer Megapolitan] Kebakaran di Rumah Ketua DPR RI | Sekda Papua Tersangka Penganiayaan Pegawai KPK | Bus Transjakarta Terbakar

Megapolitan
Tolak Permintaan Trump, Eropa Ogah Terima Eks Anggota ISIS

Tolak Permintaan Trump, Eropa Ogah Terima Eks Anggota ISIS

Internasional
TNI AL Kembali Tangkap Kapal Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

TNI AL Kembali Tangkap Kapal Vietnam yang Curi Ikan di Laut Natuna

Regional
[POPULER NUSANTARA] Jokowi Kunjungi Nelayan Tengah Malam | Kata Sandi Soal Lahan Milik Prabowo

[POPULER NUSANTARA] Jokowi Kunjungi Nelayan Tengah Malam | Kata Sandi Soal Lahan Milik Prabowo

Regional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Pemprov Kalteng Beri Penghargaan Pengelolaan K3 ke IPP Swasta

Pemprov Kalteng Beri Penghargaan Pengelolaan K3 ke IPP Swasta

Regional
Debat Kedua Dinilai Disiapkan Jauh Lebih Baik Dibanding yang Pertama

Debat Kedua Dinilai Disiapkan Jauh Lebih Baik Dibanding yang Pertama

Nasional
Pemilih di Jombang Bertambah 868 Orang, Ribuan Santri Belum Urus Form A5

Pemilih di Jombang Bertambah 868 Orang, Ribuan Santri Belum Urus Form A5

Regional
KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

Nasional

Close Ads X