Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partainya Diprediksi Terancam Tak Lolos ke DPR, Ini Komentar Petinggi PKS

Kompas.com - 13/09/2018, 12:05 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah atau partai politik yang diprediksi terancam tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Hal itu jika merujuk hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA yang dirilis pada Rabu (12/9/2018).

Apa tanggapan PKS soal hasil survei ini?

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, hasil survei bukanlah hal tunggal yang harus dipercayai.

"Karena dia sudah mengalami sendiri bagaimana kadang-kadang tidak akurat," ujar Hidayat, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Survei LSI: 6 Parpol Tak Lolos ke DPR, 5 Parpol Terancam

"Misalnya survei tentang Pilgub DKI tidak akurat, survei tentang Pilgub Jawa Barat tidak akurat, survei tentang Pilgub Jateng juga tidak akurat," lanjut dia.

Hidayat mengatakan, partainya memiliki survei sendiri yang dijadikan rujukan untuk melihat elektabilitas partai. Meski demikian, PKS juga tidak mengabaikan survei dari lembaga lain.

PKS, kata Hidayat, menghormati LSI Denny JA sebagai lembaga survei. Namun, ia juga memberikan catatan kepada survei LSI Denny JA yang dinilainya kadang tak akurat untuk sejumlah survei seperti saat Pilgub DKI, Jateng dan Jabar.

"Tapi jelas ini adalah bagian dari masukan dan kami akan jadikan sebagai masukan tanpa harus alergi tapi tanpa harus melebih-lebihkan. Dia adalah survei saja," kata Hidayat.

Baca juga: Survei LSI: Golkar, Demokrat, dan PKB Diprediksi Bertarung di Papan Tengah pada Pemilu 2019

Ia yakin, elektabilitas PKS akan terus meningkat sebab masih banyak waktu sebelum Pemilu 2019.

Partai terancam tak lolos 

Sebelumnya, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan saat survei dilakukan, sejumlah partai tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Survei ini dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Enam parpol yang diprediksi tidak lolos itu adalah:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipilih 0,6 persen responden
2. Partai Bulan Bintang (PBB) dipilih 0,2 persen responden
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipilih 0,2 persen responden
4. Partai Berkarya dipilih 0,1 persen responden
5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dipilih 0,1 persen responden
6. Partai Garuda dipilih 0,1 persen responden

Sementara itu, ada lima partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen, yaitu:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih 3,9 persen responden
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipilih 3,2 persen responden
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipilih 2,2 persen responden
4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dipilih 1,7 persen responden
5. Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 1,4 persen

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com