Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 6 Parpol Tak Lolos ke DPR, 5 Parpol Terancam

Kompas.com - 12/09/2018, 16:12 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan saat survei dilakukan, sejumlah partai tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Survei ini dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebutkan, ada enam partai politik yang diprediksi tidak lolos ke DPR periode 2019-2024.

"Saat ini elektabilitas dari keenam partai tersebut di bawah 1 persen. Bahkan, jika disimulasikan dengan menambah margin of error survei 2,9 persen, elektabilitas keenam partai tak cukup lolos untuk ambang batas parlemen 4 persen," papar Adjie dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Elektabilitas Partai yang Terkait Kasus E-KTP Berpotensi Anjlok pada 2019

Enam parpol yang diprediksi tidak lolos itu adalah:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipilih 0,6 persen responden

2. Partai Bulan Bintang (PBB) dipilih 0,2 persen responden

3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipilih 0,2 persen responden

4. Partai Berkarya dipilih 0,1 persen responden

5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dipilih 0,1 persen responden

6. Partai Garuda dipilih 0,1 persen responden


Sementara itu, ada lima partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen, yaitu:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih 3,9 persen responden

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipilih 3,2 persen responden

3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipilih 2,2 persen responden

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com