Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/09/2018, 07:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap temuannya, kasus kekerasan terhadap siswa di sebuah SMK swasta semimiliter beserta "fasilitas" sel tahanan.

Sekolah ini berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku berinisial ED, anggota kepolisian yang merupakan pemilik modal sekaligus pembina sekolah. Ia kerap melakukan perundungan terhadap para siswa.

Berikut fakta-fakta terkait SMK tersebut yang dirangkum Kompas.com dari keterangan yang disampaikan KPAI dalam jumpa pers, Rabu (12/9/2018):

1. Sekolah dengan konsep semimiliter

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiyarti mengatakan, berdasarkan penelusuran KPAI, sekolah tersebut menerapkan sistem semimiliter.

Hal itu terlihat dari proses pembelajaran yang lebih banyak menyangkut hal-hal berbau militer, bahkan melibatkan senjata.

Baca juga: KPAI: Izin Operasi SMK Semimiliter yang Punya Sel Tahanan Bisa Dicabut

"Proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurang porsi jam belajar dengan guru lainnya. Siswa tidak fokus belajar, tapi fokus latihan semimiliter," kata Retno.

"Siswa-siswa diajarkan menembak dengan senapan angin. Di sekolah ada terpajang beberapa senjata. Selain itu juga (diajarkan) mengemudikan mobil Dalmas milik sekolah," lanjut dia.

2. Ada sel tahanan di sekolah

Sel tahanan yang ada di sebuah SMK swasta di Batam. Ruangan yang dinamakan Ruang Konseling ini menjadi tempat untuk menghukum siswa.Dok. KPAI Sel tahanan yang ada di sebuah SMK swasta di Batam. Ruangan yang dinamakan Ruang Konseling ini menjadi tempat untuk menghukum siswa.
Di sekolah tersebut terdapat sel tahanan tersebut digunakan untuk menghukum para siswanya dengan alasan untuk mendisiplinkan mereka.

Retno mengatakan, ini kali pertama KPAI menemukan kasus seperti ini.

"KPAI dan KPPAD Kepulauan Riau (Kepri) menerima laporan mengejutkan terkait adanya siswa yang dimasukkan dalam sel tahanan di sebuah SMK swasta di Batam," kata Retno.

Baca juga: Sel Tahanan di SMK Itu Bernama Ruang Konseling, Seperti Ini Tampilannya...

"Dalih penahanan seorang anak diduga atas nama mendisiplinkan karena ada pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah tersebut," lanjut dia.

Lamanya masa penahanan tergantung dari kesalahan murid. RS, salah satu siswa yang menjadi korban, diketahui menghabiskan waktu dua malam di sel tahanan itu.

Sel tahanan itu dinamakan "Ruang Konseling: Mental & Spiritual".

3. Siswa menerima kekerasan fisik dan mental

Korban berinisial RS (17) menerima perlakuan kasar berupa penjemputan paksa, diborgol, dan dipukul oleh pelaku.

Setelah itu, RS dijebloskan ke sel tahanan di sekolah dan kembali menerima tindak kekerasan dengan berjalan jongkok di pekarangan sekolah yang beraspal sambil diborgol.

Tak hanya kekerasan fisik, RS juga mengalami kekerasan secara psikis lantaran diintimidasi dan dipermalukan.

Semua kejadian tersebut disaksikan teman-temannya dan didokumentasikan.

Baca juga: KPAI: Korban Kekerasan Sekolah Semi Militer di Batam Trauma Berat

Pelaku ED kemudian menyebarkan hasil dokumentasi tersebut melalui media sosial dan aplikasi pesan instan hingga ke sanak saudara RS.

Saat diunggah ke media sosial, unggahan tersebut ditambahi rumor bahwa RS mengedarkan narkoba dan mencabuli pacarnya.

4. Pelaku adalah anggota kepolisian

Konferensi pers KPAI soal SMK swasta semimiliter yang memiliki sel tahanan di Batam, Kepulauan Riau, di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Konferensi pers KPAI soal SMK swasta semimiliter yang memiliki sel tahanan di Batam, Kepulauan Riau, di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Selain sebagai pemilik modal sekolah, ED merupakan anggota kepolisian aktif.

Menurut Retno, pelaku tidak bisa memisahkan dirinya dengan identitas pekerjaannya sebagai anggota kepolisian.

"Dia (ED) juga merangkap sebagai pembina, kemudian tidak bisa membedakan dirinya yang seorang polisi dengan tidak, sehingga ketika itu terjadi dia terapkan versi semimiliter tadi. Aartinya ini jelas tidak dibenarkan dalam sistem sekolah," ujar Retno.

Baca juga: Pelaku Kekerasan terhadap Anak di Batam Seorang Anggota Polisi, KPAI Kerja Sama dengan Kompolnas

Selanjutnya, KPAI akan bekerja sama dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menindaklanjuti anggota kepolisian yang menjadi pelaku.

Kerja sama tersebut dibutuhkan karena lembaganya tidak memiliki wewenang untuk menindak pelaku yang termasuk kategori orang dewasa.

5. Korban trauma berat

Korban berinisial RS (17) kini mengalami trauma berat.

"Kekerasan fisik dan cyber bully yang dialami RS mengakibatkannya mengalami trauma berat secara psikologis," ujar Retno.

Baca juga: Meski Ada Mediasi, KPAI Ingin Proses Hukum Tetap Berjalan untuk Kasus SMK Semi-militer di Batam

Dengan perlakuan dan apa yang dialaminya, RS kini membutuhkan penanganan secara psikologis.

"Ia membutuhkan rehabilitasi medis maupun psikis," kata Retno.

6. KPAI ingin proses hukum tetap berjalan

Kedua belah pihak, antara sekolah dengan keluarga korban, telah melakukan mediasi. Namun, KPAI ingin proses hukum terus berjalan.

Komisioner KPAI Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Putu Elvina mengatakan, kasus ini merupakan pidana murni sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga mediasi tidak menghapus perkara.

"Kemarin pihak sekolah dan keluarga sudah mediasi, tapi mediasi tidak akan menghilangkan proses hukum karena ini bukan delik aduan tapi pidana murni," kata Elvina.

"Ini yang harus dipastikan karena pihak sekolah menganggap pada saat mediasi dilakukan, (masalah) ini selesai," lanjut dia.

Untuk memastikan jalannya proses hukum, KPAI telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti kepolisian dan Dinas Pendidikan.

Kompas TV Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bertemu dengan pihak manajemen aplikasi Tik Tok di kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Pengamat Nilai Jokowi Ambil Jalan Kesejukan

Nasional
Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Richard Eliezer Bakal Divonis pada 15 Februari

Nasional
PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

PDI-P Tepis Jadi Pihak yang Minta Jokowi Ganti Menteri Nasdem

Nasional
Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Kubu Bharada E: Tuntutan 12 Tahun Penjara Jadi Preseden Buruk bagi “Justice Collaborator”

Nasional
Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Surya Paloh Manuver ke Golkar, Pengamat: Sulit Bayangkan Nasdem Terus Usung Anies

Nasional
Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.