Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI: Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Untungkan PKS di Pemilu 2019

Kompas.com - 12/09/2018, 21:14 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby menilai gerakan tagar #2019GantiPresiden membawa keuntungan tersendiri bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebab, gerakan yang dipelopori oleh kader PKS Mardani Ali Sera ini bisa meningkatkan elektabilitas PKS di Pemilu 2019.

"Menurut saya, kader PKS maupun simpatisan teredukasi dengan tagar #2019GantiPresiden. Saya bilang itu adalah menguntungkan PKS karena (gerakan) itu diasosiasikan oleh PKS," kata Adjie di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Gerindra: Pemerintah Tak Perlu Kebakaran Jenggot Hadapi #2019GantiPresiden

Adjie memaparkan, setiap pemilih yang tak ingin memilih calon presiden Joko Widodo akan terpengaruh dengan tagar tersebut dan memilih partai yang tidak mengusung Jokowi, khususnya PKS.

"Ketika tagar itu muncul, maka itu sebetulnya menguntungkan PKS," paparnya.

Ia juga menuturkan, meskipun tagar #2019GantiPresiden diubah menjadi #2019PrabowoPresiden, tagar baru itu tetap mencerminkan gerakan mengganti kepemimpinan nasional dan tetap terasosiasikan dengan PKS.

"Menurut saya image-nya tetap sama. Ini kan langkah karena masa kampanye, jadi ganti Presiden adalah Prabowo (jadi) Presiden. Jadi tetap menguntungkan PKS," ujarnya.

Baca juga: #2019GantiPresiden, antara Persekusi dan Makar

"Tapi tergantung sejauh mana PKS mengambil peran dalam tagar #2019PrabowoPresiden itu," sambung Adjie.

Kendati demikian, Adjie juga mengingatkan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan merebut sebagian efek ekor jas (coattail effect) dari pengusungan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia melihat efek ekor jas dari pengusungan Prabowo-Sandiaga masih didominasi oleh Gerindra.

Sebab, kata Adjie, sosok Prabowo dan Sandiaga terasosiasi kuat dengan Gerindra. Situasi itu akan memaksimalkan posisi Gerindra di Pemilu 2019 nanti.

Dengan demikian, PKS harus mengambil keuntungan elektoral dari pengusungan Prabowo-Sandiaga.

Kompas TV Dalam aksinya massa meminta partai PKS untuk tidak mempengaruhi rakyat untuk kepentingan politiknya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com