Mencegah Masuknya Bandar Narkoba ke Kancah Politik Indonesia

Kelompok jaringan narkoba Aceh sendiri tersebar di beberapa provinsi di Riau, Kepri, dan Sumatera Utara. Bahkan banyak di antara mereka yang bertempat tinggal di Malaysia. Di pulau Penang saja terdapat kampung Aceh.

Tahun 2017, BNN telah menyita lebih dari 600 kg sabu dan lebih dari 200.000 butir ekstasi. Bahkan, kelompok Aceh dalam beberapa kasus kedapatan memiliki senjata api. Terakhir, di bulan Agustus 2018 seorang polisi tewas ditikam bandar narkoba.

Tindakan keras penegak hukum sepanjang tahun 2017 dengan menembak mati 79 anggota jaringan narkoba tidak membuat mereka berhenti melakukan aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba.

Penyelidikan lebih jauh dari para bandar yang notabene pengelola negara ini harus dilakukan dengan serius dari sekarang. Jika tidak, kita menjadi negara gagal seperti yang terjadi di Meksiko.

Dari masa ke masa, beberapa kota di Meksiko mengalami tragedi yang mengerikan. Dalam masa kampanye pemilu tahun 2018 telah terjadi pembunuhan terhadap 133 orang politisi dan pejabat.

Beberapa wali kota juga dibunuh di Meksiko. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kartel narkoba. Bagi pejabat atau politisi yang mencoba melawan peredaran narkoba, maka nyawa adalah taruhannya.

Menelusuri aset narkoba politisi

Untuk memulai melakukan proteksi terhadap keterlibatan bandar narkoba dalam pemerintahan, maka perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap politisi, penegak hukum, dan pejabat pemerintah.

Langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan audit kekayaan secara menyeluruh. Audit bukan sebatas formalitas pada kekayaan yang terlihat secara kasat, namun dilakukan dengan model investigatif sebagaimana penyelidikan terhadap aset bandar.

Cara-cara rumit dalam menyamarkan aset kejahatan narkoba atau hasil korupsi, di Indonesia sudah cukup difahami. BNN, PPATK, KPK, ataupun BPK sudah cukup faham dengan kondisi terkini para pelaku kejahatan.

Peraturan KPU terbaru menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak dilarang jadi caleg. Artinya, negara sadar bahwa bandar narkoba adalah kejahatan zero tolerance untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Karenanya, upaya-upaya untuk mencegah para bandar narkoba terlibat dalam pemerintahan harus dilakukan secara serius.

Bisa jadi, para bandar narkoba yang menjadi politisi hanyalah cover atas aktivitas utamanya sebagai bandar. Untuk mendeteksi bandar-bandar tersebut, maka menelusurui aliran uang narkoba adalah cara yang dapat digunakan.