Pakar hukum tata negara Refly Harun dicopot dari posisi Komisaris Utama PT Jasa Marga.
Pencopotan Refly Harun dari Komisaris Utama Jasa Marga dilakukan seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jasa Marga, Rabu (5/9/2018), di Hotel Bidakara, Jakarta.
Refly Harun mengaku tidak tahu apakah pencopotannya dari posisi Komisaris Utama PT Jasa Marga ini terkait sikapnya sebagai akademisi yang terkadang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi.
Ia hanya diberitahu oleh jajaran direksi bahwa pencopotannya tersebut karena ada sosok lain yang harus masuk, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017 Sapto Amal Damandari.
"Saya hanya diberikan alasan ada orang yang akan mengisi jabatan itu, mantan Wakil Ketua BPK. Sisanya saya tidak tahu," kata Refly kepada Kompas.com, Kamis (6/9/2018).
Refly mengakui, meski sudah diberi jabatan sebagai komisaris utama PT Jasa Marga sejak 2015 lalu, ia tetap kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Baca selengkapnya: Refly Harun Dicopot sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga
Camat Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berinisial HS; Kepala Desa Segara Makmur berinisial HA; dan sejumlah staf perangkat desa lainnya hanya mampu tertunduk malu mengenakan kemeja berwarna oranye khas tahanan Polda Metro Jaya, Rabu (5/9/2018).
Mereka ditangkap jajaran Subdirektorat Harta dan Benda Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena terbukti melakukan persekongkolan untuk menerbitkan akta tanah palsu.
Dalam menjalankan aksinya, mereka merekrut sejumlah orang untuk menjadi pihak pembeli tanah fiktif. Total ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary mengatakan, kasus ini pertama kali terungkap dari laporan seorang warga bernama Lilis Suryani.
Lilis memiliki sebidang tanah dengan luas 7.700 meter persegi dengan nilai saat ini Rp 23 miliar. Lilis tercatat sebagai pemilik tanah tersebut sejak tahun 1980-an.
Namun, pada tahun 2014, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.
Sekelompok orang tersebut juga mengaku dan mampu menunjukkan warkah tanah yang lengkap.
Baca selengkapnya: Terungkapnya Persekongkolan Kades hingga Camat di Bekasi Palsukan Akta Tanah...
Roy dituding tidak mengembalikan 3.226 unit barang milik negara (BMN) selepas menjabat menteri pemuda dan olahraga. Pihak Kemenpora menagih Roy supaya Roy segera mengembalikan BMN itu.
"Kami menyadari, viralnya persoalan Saudara Roy ini, sudah tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi bisa juga menimbulkan kerugian pada partai," ujar Amir melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Kamis (6/9/2018).
Apalagi, saat ini kader Partai Demokrat sedang berjuang di penjuru Indonesia dalam rangka pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Artinya, kalau menimbulkan kerugian pada partai, secara tidak langsung itu juga merugikan seluruh kader Demokrat yang saat ini sedang tampil berjuang maksimal di seluruh Indonesia ya," ujar dia.
Baca selengkapnya: Demokrat Anggap Masalah Roy Suryo Serius, Bisa Merugikan Partai
Baca juga: Kemenpora Akan Tagih Terus 3.226 Barang Milik Negara kepada Roy Suryo
Film horor supranatural The Nun sudah tayang di Indonesia, pada Rabu, 5 September 2018. Penayangan di Tanah Air ini lebih cepat dua hari ketimbang di negara asalnya, Amerika Serikat.
Film yang disutradarai Corin Hardy ini sukses membuat penonton penasaran sekaligus ketakutan. Bahkan, trailer filmnya pun sudah ramai dibicarakan orang karena kengeriannya.
Apa saja lima fakta film The Nun yang harus Anda ketahui sebelum menontonnya?
Baca selengkapnya: Ketahui 5 Fakta Film The Nun Sebelum Menontonnya
Baca juga: The Nun: Antara Valak, Kastil, dan Takhayul
Jokowi berjanji akan berdiri di depan untuk membela kepentingan guru.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan ribuan guru saat membuka Rakernas Lembaga Pendidikan PGRI di Kampus Universitas PGRI Adi Buana, Kamis (6/9/2018).
"Kabar itu bohong dan hoaks," kata Jokowi.
Jika ada gerakan sampai mengarah ke penghentian tunjangan profesi guru, kata Jokowi, dia akan berdiri paling depan membela kepentingan guru.
"Saya akan berdiri paling depan untuk membela dan memperjuangkan kesejahteraan guru," kata Jokowi.
Baca selengkapnya: Jokowi: Kabar Penghentian Tunjangan Profesi Guru Itu Hoaks...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.