Refly Harun Dicopot sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga

Kompas.com - 06/09/2018, 11:14 WIB
Ahli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAhli yang diajukan oleh KPK dalam sidang uji materi terkait hak angket, Refly Harun, usai memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Refly Harun dicopot dari posisi Komisaris Utama PT Jasa Marga.

Pencopotan Refly Harun dari Komisaris Utama Jasa Marga dilakukan usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jasa Marga, Rabu (5/9/2018), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Refly Harun mengaku tidak tahu apakah pencopotannya dari posisi Komisaris Utama PT Jasa Marga ini terkait sikapnya sebagai akademisi yang terkadang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi.

Ia hanya diberitahu oleh jajaran direksi bahwa pencopotannya tersebut karena ada sosok lain yang harus masuk, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2017 Sapto Amal Damandari.

"Saya hanya diberikan alasan ada orang yang akan mengisi jabatan itu, mantan Wakil Ketua BPK. Sisanya saya tidak tahu," kata Refly kepada Kompas.com, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Refly Harun: Tak Ada Kegentingan yang Memaksa Terbitnya Perppu Ormas

Refly mengakui, meski sudah diberi jabatan sebagai komisaris utama PT Jasa Marga sejak 2015 lalu, ia tetap kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Terbaru, saat Idrus Marham mengundurkan diri sebagai menteri sosial karena menjadi tersangka KPK 24 Agustus lalu, Refly menulis status bernada menyentil di Twitter.

"Calon menteri hrsnya di-screening dg bantuan KPK utk meliat potensi korupsinya. Di awal, Jokowi melakukan ini, tp syg tdk prnh lagi ktk reshuffle dilakukan. Ayo, kerja-kerja dan bersih-bersih diduetkan!" tulis Refly.

Baca juga: Refly Harun: Perppu Pembubaran Ormas Bisa Ancam Demokrasi

Refly mengatakan, sejak awal ditawari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga, ia memang sudah mewanti-wanti Menteri BUMN Rini Soemarno bahwa ia tetap akan kritis terhadap pemerintahan.

"Saya katakan, saya akan tetap apa adanya. Kalau pemerintah salah, saya kritik. Saya tetap berusaha netral. Sebagai akademisi hukum tata negara, saya punya kewajiban akademik untuk menyampaikan pendapat ke publik," kata Refly.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Nasional
UPDATE 3 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang, Bertambah 471

UPDATE 3 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang, Bertambah 471

Nasional
ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

Nasional
Update 3 Juni: Tambah 35, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.698

Update 3 Juni: Tambah 35, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.698

Nasional
UPDATE 3 Juni: Bertambah 684, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 28.233

UPDATE 3 Juni: Bertambah 684, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 28.233

Nasional
PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Nasional
Baleg DPR Tunda Pembahasan DIM Terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja

Baleg DPR Tunda Pembahasan DIM Terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Amankan Tiga Unit Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi dan Menantunya

KPK Amankan Tiga Unit Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Jokowi Berharap Pertumbuhan Ekonomi Tak Sampai Minus

Jokowi Berharap Pertumbuhan Ekonomi Tak Sampai Minus

Nasional
Buka Aduan Khusus Dampak Pandemi Covid-19, Ombudsman Sebut Laporan soal Bansos Paling Tinggi

Buka Aduan Khusus Dampak Pandemi Covid-19, Ombudsman Sebut Laporan soal Bansos Paling Tinggi

Nasional
Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X