Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Pengguna Media Sosial Lebih Kritis ke Jokowi

Kompas.com - 05/09/2018, 19:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, masyarakat pengguna media sosial lebih kritis ke kinerja Presiden Joko Widodo dibanding mereka yang tidak menggunakan media sosial.

Ardian berkaca pada temuan hasil survei LSI yang dilakukan pada 12-19 Agustus 2018.

Survei melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Ardian memaparkan, responden yang menggunakan media sosial pada survei itu sebanyak 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul di Pengguna Facebook, Prabowo-Sandi di Instagram dan Twitter

Pengguna media sosial yang puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 67,9 persen. Sementara yang tidak puas sebesar 29,2 persen.

Di sisi lain, kepuasan responden yang tidak menggunakan media sosial terhadap kinerja Jokowi sebesar 78,1 persen. Sementara yang tidak puas 18,1 persen.

"Kita melihat bahwa kepuasan (terhadap) Pak Jokowi di sosial media lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan pengguna sosial media. Pengguna media sosial secara umum lebih terinformasi dan lebih kritis terhadap kekuasaan," kata Ardian dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ardian menilai situasi itu membuktikan pengguna media sosial mampu mengumpulkan berbagai informasi dan membandingkannya satu sama lain.

Sehingga, Jokowi perlu menangani berbagai persoalan atau isu yang menjadi perhatian pengguna media sosial dengan baik.

Sebab, pengelolaan isu juga akan berpengaruh pada seberapa besar dukungan publik terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Di sisi lain, citra dan keunggulan Jokowi di mata pengguna media sosial bisa terancam melemah dengan keberadaan tagar #2019GantiPresiden.

Dari data survei LSI, responden pengguna media sosial yang menyukai tagar tersebut sebesar 63,2 persen dan yang tidak suka sebesar 30 persen.

"Sejauh ini #2019GantiPresiden jauh lebih bisa menghimpun orang-orang yang tidak suka terhadap Jokowi dalam kanal yang sama," katanya.

"Selain itu juga adalah bad news is a good news. Jadi memang hal yang buruk jadi berita. Seringkali sejauh ini masyarakat lebih suka yang bombastis, mengarah ke hiperrealitas," paparnya.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga di Kalangan Pengguna Medsos

Ia menekankan, media sosial merupakan elemen penting bagi publik untuk mengamati kinerja seorang pemimpin. Sehingga Ardian kembali mengingatkan Jokowi sebagai calon petahana harus segera menangani persoalan atau isu di media sosial dengan baik.

"Karena sumber informasi akan bergulir di sini. Kalau tidak menggarap segmen sosial media adalah hal bahaya. Sosial media (bisa) punya lebih suara," kata dia.

Kompas TV Partai Demokrat akan memberi sanksi kepada kadernya yang tidak mengikuti perintah partai pada Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com