Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Jokowi-Ma'ruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga di Kalangan Pengguna Medsos

Kompas.com - 05/09/2018, 15:37 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kalangan pengguna media sosial.

Survei dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Dari survei itu, LSI menemukan responden yang menggunakan media sosial sebesar 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Jokowi-Maruf 52,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 29,5 Persen

Dari 28,5 persen itu, sebanyak 48,3 persen responden pengguna media sosial memilih Jokowi-Ma'ruf, sementara Prabowo-Sandiaga sebesar 39,5 persen.

"Jadi dari data ini kita lihat pertarungan di media sosial yang punya akun itu unggul, tetapi tidak sebesar di bukan pengguna media sosial. Dan yang belum memutuskan atau tidak menjawab di angka 12,2 persen," kata Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ardian memaparkan, pihaknya kemudian membagi pengguna media sosial tersebut berdasarkan sejumlah segmen.

1. Segmen agama

Pemeluk agama Islam yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 45,6 persen dan Prabowo-Sandiaga 41,4 persen.

Responden pengguna media sosial non-Islam, yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 72,7 persen dan Prabowo-Sandiaga 21,2 persen.

"Pengguna medsos segmen ormas Islam, Jokowi-Ma'ruf unggul di Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan (kategori) bukan bagian dari ormas mana pun. Prabowo-Sandiaga unggul di Persaudaraan Alumni 212 dan ormas lainnya," ujar dia.

Baca juga: Survei LSI: Sosok Cawapres Bikin Elektabilitas Jokowi Turun, Prabowo Naik

Di pengguna media sosial yang berafiliasi dengan NU, yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 59 persen dan Prabowo-Sandiaga 36,5 persen.

Di kalangan Muhammadiyah, yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 46,6 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 41,1 persen.

Pada kategori bukan bagian dari ormas mana pun, yang mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 48,5 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 38,8 persen.

Baca juga: Survei LSI: Maruf Dipilih Milenial, Sandiaga Magnet Pemilih Pemula

"Kemudian di PA 212, Jokowi-Ma'ruf 27,3 persen. Prabowo-Sandiaga 72,7 persen. Di ormas lainnya Jokowi-Ma'ruf 20 persen, Prabowo-Sandiaga 60 persen," kata Ardian Sopa.

"Jadi Jokowi-Ma'ruf unggul di NU, Muhammadiyah, dan bukan bagian dari ormas mana pun. Sementara Prabowo-Sandiaga unggul di ormas PA 212 dan ormas lainnya," sambung dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com