Soal Dugaan Aliran Dana Suap PLTU Riau-1, ICW Tantang Golkar Buka Laporan Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang Partai Golkar membeberkan laporan keuangannya untuk membuktikan tidak adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau 1.

Uang suap diduga mengalir ke Partai Golkar untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2017.

Hal itu diungkapkan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina menanggapi pernyataan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus membantah adanya aliran dana tersebut. 

"ICW ingin menantang Partai Golkar, Agus Gumiwang kemarin bilang, kami bisa mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan uang di Munaslub, ya ayo dong pertanggung jawabkan ke publik," terang Almas di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2018).

Baca juga: Golkar Bantah Ada Aliran Dana Korupsi untuk Munaslub 2017

"Itu kan seharusnya ada di laporan keuangan parpol, yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat," sambung dia.

Namun demikian, kata dia, yang menjadi persoalan adalah parpol tidak menyediakan laporan keuangan tersebut. Masyarakat jadi sulit untuk mengakses. 

Menurut Agus, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, partai hanya diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban terkait dana bantuan dari pemerintah.

Sementara, untuk dana yang berasal dari iuran anggota dan pihak ketiga, tidak ada peraturan yang mewajibkan partai untuk mencantumkannya pada laporan keuangan.

Oleh sebab itu, ICW tentu akan mengapresiasi jika partai berlambang pohon beringin tersebut memiliki laporan keuangan yang lengkap.

"Kita akan sangat mengapresiasi apabila Partai Golkar benar-benar mempunyai laporan keuangan parpolnya, di mana di dalamnya juga ada keuangan Munaslub itu," ujar dia.

Sebelumnya, pengacara tersangka kasus suap PLTU Riau-1 Eni Saragih, Fadli Nasution mengungkap adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau 1 yang diberikan kliennya untuk membiayai Munaslub Golkar 2017.

Dalam Munaslub Golkar 2017 itu, Eni ditugaskan menjadi bendahara penyelenggara. 

Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita membantah adanya aliran dana suap dari Eni.

Baca juga: Golkar Siap Diaudit terkait Dugaan Aliran Dana PLTU Riau-1 ke Munaslub 2017

"Golkar tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Saudari Eni Saragih untuk Munaslub," ujar Agus, Senin (27/8/2018).

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, partainya siap diaudit untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan Eni Maulani Saragih untuk membiayai munaslub Golkar 2017.

"Pastilah kalau itu (siap diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu namanya sumber anggaran kita berdasarkan AD/ART yang mengatur," kata Lodewijk di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).