Penolak #2019GantiPresiden Diminta Sampaikan Aspirasi dengan Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai pengusiran atau pelarangan aktivitas gerakan #2019gantipresiden tidak tepat. Sebagai ekspresi politik, ia menilai gerakan tersebut sah-sah saja dilakukan.

"Tak ada yang dilanggar, ataupun tepat dinilai sebagai gerakan melawan pemerintah. Kampanye ini adalah eksperesi dari kritik atas pemerintah yang ada saat ini," kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018).

Oleh karena itu, Ray menegaskan bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini tetap harus dilindungi dan dipenuhi haknya. Ia berharap aparat kepolisian tidak bersikap membatasi kegiatan tersebut hanya karena tuntutan massa seperti yang terjadi belakangan di sejumlah daerah.

Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Konstitusional, tetapi Polisi Berhak Melarang

"Bagi mereka yang tidak setuju pada gerakan ini, tentu juga memiliki hak untuk menyatakan sebaliknya. Menyatakan ekspresi ketidaksetujuan pada gerakan itu harus dilakukan juga dengan cara yang dialogis, tertib, dan sesuai aturan," kata Ray.

Ray mencontohkan, jika gerakan #2019GantiPresiden dianggap sering melakukan provokasi, maka menurut Ray, poin provokasinya dapat dilaporkan kepada pihak keamanan. Tapi bukan gerakannya yang dihalang-halangi.

"Demokrasi kita membutuhkan dialektika. Oleh karena itu, peran dialektika ini harus terus ditumbuhkan," ujarnya.

Baca juga: #2019GantiPresiden Tuai Penolakan, Golkar Ajak Publik Jualan Capres

Kendati demikian, Ray juga mempertanyakan kenapa kelompok yang menginginkan Jokowi diganti pada 2019 masih menggunakan tagar #2019GantiPresiden. Padahal, saat ini lawan Joko Widodo di Pilpres 2019 sudah jelas.

Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasang calon sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan capres cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.

"Jika petahana diganti, yang tersedia adalah Prabowo. Uniknya, gerakan #gantipresiden tak pernah nyata-nyata menyatakan Prabowo sebagai calon pengganti presiden," kata dia.