Mundur dari Kepengurusan Golkar, Idrus Marham Digantikan Kahar Muzakir

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Kahar Muzakir sebagai Koordinator bidang Kelembagaan Partai Golkar menggantikan Idrus Marham. Kahar saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.

"DPP Golkar telah menunjuk pengganti beliau di DPP yaitu pak Kahar Muzakir, Ketua Komisi III," ujar Airlangga saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: DPP Golkar Terima Surat Pengunduran Diri Idrus Marham Sebagai Pengurus

Idrus mengundurkan diri dari struktur kepengurusan Partai Golkar tersangkut kasus dugaan korupsi yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Menurut Airlangga, Idrus ingin fokus pada kasus hukum yang tengah menjeratnya. Akhirnya mantan Sekjen Partai Golkar itu memutuskan untuk mundur dari struktur kepengurusan.

Baca juga: Tim Kampanye Sebut Status Tersangka Idrus Marham Tak Rusak Citra Jokowi-Maruf

Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan Idrus sebagai tersangka.

"DPP Golkar memberikan apresiasi atas kerelaan Bapak Idrus, juga terhadap jiwa kesatria Pak Idrus Marham untuk mengundurkan diri sebagai pengurus DPP Golkar supaya bisa fokus menghadapi masalah hukum," kata Airlangga.

Dalam kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham.

Baca juga: Golkar Beri Bantuan Hukum untuk Idrus Marham

Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.