Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan Jokowi Minta Gempa Bumi NTB Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

Kompas.com - 20/08/2018, 09:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan Projo meminta pemerintah menetapkan peristiwa gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai bencana nasional.

Hal itu didasarkan pada frekuensi gempa yang hingga saat ini sudah terjadi lebih dari 768 kali gempa bumi dalam berbagai kekuatan yang berdampak pada kerusakan material dan imaterial.

"Menurut kami, sudah sangat tepat apabila pemerintah menetapkan statusnya jadi bencana nasional," ujar Ketua Umum Projo Arie Budi Setiadi melalui pesan singkatnya, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Gempa Lombok, Tamu Hotel Tidur di Lobi hingga Area Parkir

Dengan ditetapkannya gempa bumi Lombok NTB sebagai bencana nasional, penanganannya pun diyakini akan lebih baik lagi. Khususnya soal pemulihan psikologis masyarakat yang menjadi korban gempa bumi.

"Status itu sangat dibutuhkan warga Lombok, NTB. Agar kita memberi perhatian lebih lagi, terutama menyangkut sosiologi dan psikologi sosial di NTB .Banyak warga cemas, was-was, takut, trauma dan penuh ketidakpastian," ujar Budi.

"Dengan ditetapkan oleh pemerintah sebagai Bencana Nasional, maka banyak pihak atau dunia internasional juga yang dapat ikut bergotong royong dan berkontribusi untuk mengantisipasi dan memulihkan keadaan di Lombok," lanjut dia.

Baca juga: 91 PAUD Terkena Dampak Gempa Lombok

Sembari menunggu pemerintah menetapkan peristiwa gempa bumi di Lombok, NTB sebagai bencana nasional, Projo berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap membantu meringankan beban masyarakat korban gempa.

"Mari kita sama- sama berdoa agar saudara- saudara kita di NTB diberi kekuatan dan kita sama- sama bergotong royong membantu untuk meringankan beban saudara- saudara kita di NTB," ujar Budi.

Kompas TV Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperbarui kekuatan gempa Lombok yang terjadi siang tadi menjadi magnitudo 6,3

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com