Pegawai KPK Kritisi Rotasi Jabatan Internal yang Dianggap Tak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi kebijakan pimpinan yang merotasi sejumlah jabatan direktur, kepala biro dan kepala bagian di internal KPK. Wadah Pegawai menilai, rotasi yang dilakukan tidak secara transparan.

"Proses kepegawaian yang semestinya bertujuan baik ini kami pandang berisiko menyimpang. Ada proses yang diduga tidak transparan, penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/8/2018).

Menurut Yudi, rotasi tersebut diduga tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas, sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Minta Presiden Segera Bentuk TGPF Kasus Novel

Padahal, proses kepegawaian KPK didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel, sesuai Pasal 5 Undang-Undang KPK.

Tanpa adanya hal itu, menurut Yudi, rotasi dan mutasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

"Itu lah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana, melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," kata Yudi.

Menurut Yudi, pasca diadakan komunikasi dengan pimpinan terkait hal ini, rotasi dan mutasi hanya diundur pelaksanaannya tanpa adanya proses assessment dan uji kompetensi dari aspek manajemen.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK: Kami Tidak Takut!

Serta, tanpa memperhatikan keahlian pada bidang tertentu sebagaimana yang selama 15 tahun ini dilaksanakan dalam mengelola sumber daya manusia di KPK.

Untuk itu, Wadah Pegawai meminta agar pimpinan KPK menghentikan proses mutasi/rotasi struktural, sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas.

"Upaya ini merupakan upaya bersama untuk dapat memastikan bahwa KPK dijalankan dengan berpatokan pada sistem, bukan kepentingan sesaat," kata Yudi.