Kompas.com - 14/08/2018, 18:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjalan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjalan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk menjadi ketua tim pemenangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Menurut Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, Kalla memilih untuk lebih fokus mengurus pemerintahan.

"Iya jadi lebih banyak ke (mengurus) ekonomi. Pak JK mau selesaikan, karena itu lebih penting sekarang," ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Sofjan, andai Kalla menerima menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, maka tak banyak waktu untuk mengurus pemerintahan.

Baca juga: Jusuf Kalla Menolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin

Sementara itu, sebagian waktu Presiden Joko Widodo sendiri dipastikan akan tercurahkan ke kempanye Pilpres 2019. Oleh karena itu, Kalla menilai penting untuk tetap konsentrasi menjalankan tugas sebagai wapres.

"Kalau tim pemenangan, enggak. Enggak ada waktu, ini enggak bisa dua-duanya (presiden dan wakil presiden) kampanye," kata Sofjan Wanandi.

Di sisi lain, kondisi ekonomi juga sedang mengalami tantangan yang besar. Gejolak ekonomi Turki membuat nilai tukar rupiah dan indeks saham gabungan (IHSG) anjlok.

Meski ingin fokus mengurus pemerintahan kata Sofjan, Jusuf Kalla tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

JK bersedia menjadi ketua dewan penasehat yang tugasnya tak seberat ketua tim pemenangan.

Baca juga: Sekjen PPP: Jusuf Kalla Tak Akan Bermanuver

Kompas TV Sebelum menyatakan kesediaan sebagai tim penasihat JK sempat diminta kesediaanya untuk menjadi ketua tim sukses.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.