Deja Vu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?

Kompas.com - 10/08/2018, 08:01 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, dan Ketua Harian PD Syarief Hasan saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono, dan Ketua Harian PD Syarief Hasan saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Minggu (18/5/2014). Rapimnas ini mengagendakan pengambilan keputusan beberapa pilihan terkait pilpres mendatang yakni berkoalisi dengan parpol lain membentuk poros baru atau mengambil sikap sebagai partai oposisi.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kembali mengalami situasi yang sama dengan 2014 lalu. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini lagi-lagi gagal menjadi pemain utama dalam pilpres. Akibatnya, Demokrat harus menghadapi dua pilihan, mendukung Joko Widodo atau Prabowo Subianto?

Baik Jokowi dan Prabowo sama-sama sudah mengumumkan calon wakil presidennya pada Kamis kemarin. Jokowi sebagai petahana menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Pasangan ini diusung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Baca juga: Tak Ada Elite Demokrat saat Deklarasi Pencapresan Prabowo-Sandiaga

Sementara itu, Prabowo memilih menggandeng Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN.

Kedua pasangan ini rencananya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada hari ini, Jumat (10/8/2018), atau di hari terakhir pendaftaran.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Prabowo dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019ANDREAS LUKAS ALTOBELI Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Prabowo dan Sandiaga Uno resmi maju mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019

Isu Politik Uang

Demokrat beberapa waktu lalu sebenarnya sudah menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sosok calon wakil presiden yang akan ia pilih.

Namun, menjelang penutupan pendaftaran, muncul isu bahwa ada politik transaksional yang dilakukan Prabowo dalam memilih cawapresnya. Isu ini dihembuskan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief pada Rabu (8/8/2018).

Andi menuding Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing Rp 500 Miliar untuk mendapatkan kursi cawapres Prabowo. Menurut Andi, karena hal tersebut Demokrat kemungkinan batal mengusung Prabowo.

Baik Gerindra, PAN dan PKS telah membantah pernyataan Andi.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X