Deja Vu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?

Tidak Sepakat

Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, dalam pertemuan itu Prabowo menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, SBY menolak tawaran itu.

"Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 WIB malam ini adalah menolak pencawapresan Sandiaga Uno," kata Andi.

Menurut Andi, Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena ia berasal dari Partai Gerindra, sama dengan Prabowo yang akan menjadi capres.

Ia menyebut, SBY memberikan opsi ke Prabowo. Salah satunya adalah tetap mengajukan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Baca juga: Andi Arief: Kami Dengar Ada Politik Transaksional yang Mengejutkan

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey," kata dia.

Kedua, SBY juga menawarkan agar koalisi Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS duduk bersama untuk mencari figur alternatif di luar AHY atau pun Sandiaga. Namun rupanya, Prabowo tidak menerima masukan dari SBY itu. Jelang tengah malam, Gerindra bersama PAN dan PKS mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sendiri

Dengan deklarasi itu, maka Demokrat menjadi satu-satunya parpol di parlemen yang belum menentukan arah koalisi. Harapan untuk mengusung poros ketiga pun pupus karena kursi Demokrat tidak cukup mengusung capres dan cawapres sendiri.

Ke Jokowi atau Prabowo lagi, Majelis Tinggi Partai Demokrat baru akan menggelar rapat Jumat pagi ini untuk memutuskan.

Baca juga: PKS Siap Bawa Tudingan Andi Arief soal Mahar Politik ke Ranah Hukum

Kondisi ini mengingatkan pada 2014 lalu, di mana Demokrat juga sempat bimbang apakah akan merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo-Hatta Rajasa. Pada akhirnya, saat itu Demokrat memilih abstain atau tidak mengusung calon di Pilpres.

Namun, jika Demokrat kali ini kembali memilih abstain, maka partai berlambang bintang ini terancam tak bisa mengusung calon di Pilpres 2024 mendatang.

Merujuk aturan pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, jika parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat namun tidak mengajukan paslon, akan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.