Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau PAN Dukung Prabowo, Hasil Rakernas Sebelumnya Harus Dicabut

Kompas.com - 09/08/2018, 17:15 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) masih melakukan rapat kerja nasional (Rakernas) edisi keempat untuk menentukan arah dukungan dalam Pilpres 2019.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan mayoritas kadernya menghendaki agar mereka mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, keputusan final belum ditetapkan.

Baca juga: Datangi Kertanegara, Hanafi Rais Sampaikan Keputusan PAN Dukung Prabowo-Abdul Somad

Jika nantinya PAN sepakat untuk mendukung Prabowo, Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap mengatakan ada mekanisme yang perlu dilakukan.

"Kalau kita sepakat nanti (dukungan) ke Pak Prabowo, harus ada keputusan yang mencabut hasil Rakernas ketiga, di Bandung, tentang pencalonan Pak Zulkifli Hasan," ucap Mulfachri di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap saat Rakernas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap saat Rakernas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

 

"Kemudian, mengalihkan pencalonan dan dukungan itu kepada Pak Prabowo," imbuhnya.

Baca juga: Kader PAN Masih Berharap Prabowo Pilih Zulkifli Hasan sebagai Cawapres

Dalam Rakernas ini, mereka juga akan membicarakan terkait cawapres pendamping capres yang mereka dukung.

Para kader PAN masih mengharapkan Prabowo dapat mengabulkan keinginan mereka untuk memilih Zulkifli sebagai pasangannya.

"Sekali lagi, kami berharap forum Rakernas ini bisa membuat keputusan mendukung Pak Prabowo," kata dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Mayoritas Menghendaki PAN Mendukung Prabowo

"Dan meminta Pak Prabowo untuk bisa mengakomodir Pak Zulkifli Hasan sebagai pendamping dalam Pilpres 2019," tambahnya lagi.

Mulfachri berharap Rakernas ini dapat menghasilkan keputusan yang bulat. Targetnya, kesepakatan dihasilkan pada petang hari ini atau selambat-lambatnya besok.

Kompas TV Penundaaan disebabkan karena permintaan dari beberapa ketua wilayah di sejumlah provinsi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com