Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Yang Terpenting Bagi PAN, Jumlah Kursi di DPR Meningkat

Kompas.com - 09/08/2018, 09:12 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, dirinya memprioritaskan peningkatan perolehan kursi di parlemen pada Pileg 2019. Namun, ia juga mengakui bahwa PAN juga perlu menentukan sikapnya secara jelas terkait dukungan di Pilpres 2019

"Bagi ketum partai yang penting itu dapat kursinya naik. Itu pertimbangan utama. Bukan menang berapa banyak pilkada dan sebagainya. Yang sepanjang lima tahun itu ditanya berapa urutannya di DPR," kata Zulkifli dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (8/8/2018) malam.

Oleh karena itu, ia menyatakan berbagai strategi untuk mewujudkan itu akan ditentukan dalam rapat kerja nasional PAN, Kamis (9/8/2018) ini.

Baca juga: Jokowi Mengaku Selalu Membuka Pintu untuk PAN

"Tentu pada akhirnya dalam rakernas kita akan memahami persoalan ini dan pada akhirnya semoga ada keputusan terbaik agar kursinya bertambah. Fokus utamanya itu," kata dia.

Selain itu, PAN saat ini juga tak bergantung pada keunggulan caleg dari kalangan artis. Ia menilai saat ini publik cenderung melihat caleg-caleg yang berprestasi dan memiliki kompetensi.

Baca juga: PAN di Persimpangan Jalan, Pilih Kubu Jokowi atau Prabowo?

"Jadi era ini artis masih (digunakan) tetapi tidak (diunggulkan) seperti dulu lagi. Yang sekarang, justru yang memiliki kompetensi dan prestasi," ujarnya.

Terkait Pilpres 2019, Ia meminta publik untuk bersabar terkait sikap PAN. PAN, kata dia, harus mendengarkan aspirasi yang masuk dari kader-kader PAN di daerah.

Setiap perwakilan wilayah telah memberikan surat tertutup kepada dirinya apakah mereka mendukung Jokowi atau Prabowo.

"Nah ini daerah-daerah sudah ada rapat. Amplop sudah di kirim, saya belum periksa. (Surat) sudah kumpul di kita. Nanti akan dibahas. (Dalam surat) masing-masing wilayah menyampaikan apakah ke Prabowo dan Jokowi," kata dia.

"Nah antara lain kenapa kita teknisnya harus besok, karena dalam rakernas harus diputuskan siapa capresnya siapa wakilnya. Harus jelas," sambungnya.

Kompas TV Partai Amanat Nasional justru masih bersikap abu-abu dalam koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com