Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jawab Tudingan Anti-Islam...

Kompas.com - 08/08/2018, 16:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons isu bahwa dirinya anti-Islam. Ia mengaku heran dengan tudingan tersebut.

Hal itu diungkapkan di dalam pidato Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018).

"Ada yang bilang, Presiden Jokowi tidak pro-Islam. Ya bagaimana? Saya itu Muslim. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga dengan Kiai Ma'ruf Amin. Juga dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar ke mana-mana," ujar Jokowi.

Baca juga: Cerita Jokowi Ambil Alih Blok Mahakam, Rokan, hingga Divestasi Saham Freport, tapi Masih Dituduh Antek Asing

"Hampir setiap minggu saya juga masuk ke pondok pesantren. Untuk apa? Saya ini ingin melihat problem dan kesulitan yang umat Islam alami itu apa," lanjut dia.

Jokowi menambahkan, kebijakannya pun sangat mendukung ekonomi umat Islam. Hal itu terlihat dari didirikannya 40 bank wakaf mikro di basis-masis massa Muslim Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga mendorong kerjasama antara perusahaan besar dengan organisasi Islam dalam rangka meningkatkan ekonomi umat.

Baca juga: Bantah Isu Serbuan 10 Juta TKA China, Jokowi Sebut Hanya 23.000 Orang

"Misalnya kerjasama antara NU dengan Garuda Food, ada itu berapa ratus hektare di Jawa Timur. Yang seperti inilah yang memperbaiki ekonomi kita. Tanpa pendekatan ekonomi seperti itu, gap antara kaya dan miskin akan semakin lebar," ujar Jokowi.

Di era kepemimpinannya, juga dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai penetapan Hari Santri Nasional. Oleh sebab itu ia heran mengapa dengan segala kebijakannya itu, dirinya tetap dituding demikian.

Baca juga: Wasekjen Gerindra Kritik Gaya Jokowi

"Yang buat Perpres Hari Santri Nasional siapa? Masak yang begitu dibilang tidak pro-Islam ya?" ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, tudingan itu tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Ia berharap agar masyarakat tidak termakan dengan isu-isu tersebut.

Kompas TV Ferry Juliantono membantah pernyataan Ketum PPP Romahurmuziy.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com