Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Informasi soal Jutaan TKA di Morowali

Kompas.com - 08/08/2018, 14:56 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bahwa informasi yang menyebar di media sosial melalui unggahan status sejumlah akun dan video yang beredar mengenai jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Morowali yang mencapai jutaan orang adalah hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi soal jumlah TKA di Morowali mencapai jutaan orang telah beredar sejak Mei 2018. Beberapa akun mengunggah status soal itu. Sejumlah video juga beredar, dan berkembang di dunia maya.

Salah satu video soal TKA di Morowali. Pemerintah menyatakan bahwa informasi soal jutaan TKA di Morowali adalah hoaks.Youtube Salah satu video soal TKA di Morowali. Pemerintah menyatakan bahwa informasi soal jutaan TKA di Morowali adalah hoaks.

Disebutkan bahwa jutaan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, menyerbu kawasan Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Konfirmasi

Pada Selasa (7/8/2018), diadakan rapat koordinasi antara Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bertempat di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, dengan CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus di Sulawesi Tengah, melalui konferensi video.

Moeldoko menyatakan, informasi yang beredar adalah hoaks.

"Sudah terbukti tadi kan, ternyata tidak seperti yang selama ini digembar-gemborkan ada jutaan tenaga kerja asing dan seterusnya, hoaks," kata dia.

Sementara itu, Alexander Barus menghadirkan sejumlah wartawan yang melakukan investigasi di kawasan industri Morowali.

David Eka Setiabudi, jurnalis Bisnis Indonesia, misalnya. Kepada Moeldoko, ia mengatakan bahwa ada tenaga kerja asing di kawasan industri Morowali. Namun, jumlahnya sangat sedikit dan mereka bukan bekerja untuk pekerjaan kasar.

Catatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park sendiri, tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya berjumlah 3.291 orang.

Adapun, total jumlah pekerja yang beraktivitas di sana, berjumlah 25.000.

Dengan demikian, persentase tenaga kerja asing di sana hanya 10,9 persen dari total tenaga kerja keseluruhan.

Moeldoko pun meminta agar isu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia segera dihentikan.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang juga hadir dalam rapat itu, mengatakan, proporsi TKA dan tenaga lokal di Morowali masih ideal karena lapangan kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jauh lebih tinggi.

"Itu artinya kawasan Industri di Morowali membuka perluasan kesempatan kerja untuk TKI sekaligus juga memberikan kesempatan untuk transfer pengetahuan dan teknologi sehingga TKI bisa memiliki kompetensi lebih baik," ujar Hanif.

Menaker menambahkan, dengan adanya pengakuan wartawan tersebut, maka isu jutaan TKA di Morowali sudah selesai.

"Ini saya anggap isu jutaan TKA sudah selesai, case closed," ujar Menaker Hanif.

Pernyataan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo, melalui akun resmi Twitter-nya, @jokowi, Rabu (8/8/2018), juga mengunggah status yang mengklarifikasi soal serbuan TKA di Morowali.

"Tidak benar ada serbuan jutaan TKA dari Tiongkok di Morowali, Sulawesi Tengah. Jumlah TKA di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ada 3.121 orang, pekerja lokal 25.447 orang. Jadi jumlah TKA hanya 10,9% seluruh pekerja. Standar gaji TKA dan TKI di sana pun sama belaka," demikian twit Jokowi.

Selengkapnya, baca:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com