MA Hentikan Sementara Gugatan Eks Napi Koruptor terhadap PKPU

Kompas.com - 06/08/2018, 10:01 WIB
Tulisan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRTulisan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung menghentikan sementara proses uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan eks narapidana korupsi mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

"PKPU itu dihentikan sementara proses pemeriksaan di MA karena ada judicial review UU-nya terhadap UUD di MK," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi kepada Kompas.com, Senin (6/7/2018).

Undang-Undang yang dimaksud Suhadi tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada dua uji materi yang telah didaftarkan di MK, yakni yang terkait ambang batas pencalonan presiden dan periode masa jabatan presiden-wapres.

Baca juga: 16 Bacaleg Mantan Napi Korupsi, Partai Berkarya Akui Kecolongan

Suhadi mengatakan, pihaknya tetap harus menunggu proses uji materi di MK selesai meskipun materi perkaranya tidak berkaitan dengan uji yang tengah berlangsung di MA. Sebab, PKPU yang tengah digugat di MA merupakan turunan dari UU Pemilu.

"Jadi memang aturannya begitu," sambung dia.

Suhadi mengatakan, uji materi PKPU 20/2018 di MA sebenarnya sudah sempat berjalan. Berkas perkaranya sudah diperiksa oleh majelis hakim. Namun, ditengah proses tersebut, MA mendapat pemberitahuan dari MK bahwa di sana tengah berlangsung uji materi terkait UU Pemilu.

"Karena ada pemberitahuan di sana, maka majelis hakim mengeluarkan penetapan menangguhkan sementara," ujarnya.

Baca juga: Taufik Yakin Tetap Bisa Nyaleg dari Gerindra meski Eks Koruptor


Suhadi memastikan, MA akan tetap menunggu sampai proses di MK selesai dilakukan. MA tidak akan berpatokan dengan proses pendaftaran caleg 2019 yang saat ini tengah berjalan.

"Tidak bisa lah kalau itu dipaksakan untuk diputus, khawatir bertentangan antara putusan MK dan MA. Sedangkan di MK yang digugat lebih tinggi, yakni UU terhadap UUD. Sementara disini peraturan terhadap UU. Ini lebih rendah objeknya," ucap dia.

Adapun PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini digugat oleh enam pemohon yang semuanya adalah eks napi korupsi. Mereka yakni M Taufik, Waode Nurhayati, Djekmon Ambisi, Jumanto, Mansyur Abu Nawas, dan Abdul Ghani.

Kompas TV Ketiganya terindikasi pernah menjalani sidang di pengadilan Tipikor beberapa tahun silam.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Nasional
PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Nasional
Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Nasional
Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Nasional
Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Nasional
10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X