Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Kami Hormati Blusukan Jokowi, tetapi Zaman Soeharto Sudah Ada

Kompas.com - 03/08/2018, 21:15 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, menyoroti tindakan yang sering dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni blusukan ke setiap daerah.

Menurut Priyo, tindakan blusukan juga telah dilakukan di masa kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto.

"Kami menghormati Pak Jokowi dengan blusukannya, tetapi zaman Pak Harto (Presiden Soeharto) melakukan hal yang sama. Tetapi Pak Harto enggak pernah disebut blusukan," kata Priyo di Kantor DPP Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Priyo mengkritik blusukan ala Jokowi yang terlalu diekspose oleh media.

Sementara, menurut Priyo, saat Presiden Soeharto berkuasa, tindakan blusukan tersebut tidak begitu diekspose secara berlebihan dan justru cenderung tertutup oleh media.

"Beliau (Presiden Soeharto) tidak pernah dikumandangkan dan disiarkan, tetapi memang betul-betul silent. Kalau kita ingat dulu ada Kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan)," kata dia.

"Kalau sekarang (Presiden Jokowi) dikumandangkan. Tidak apa-apa, biar rakyat tahu,” ujar mantan politisi Partai Golkar ini.

Baca juga: Targetkan Masuk Lima Besar, Partai Berkarya Incar 80 Kursi DPR

Sebagai informasi, Kelompencapir merupakan kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Suharto.

Di sisi lain, Priyo tetap menghargai dan mengapresiasi tindakan blusukan ala Jokowi.

"Tapi semua juga sangat mengapresiasi langkah blusukan itu yang bagus,” kata Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Kompas TV Titiek Soeharto bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin oleh adiknya sendiri Tommy Soeharto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com