Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munculnya Nama Salim Segaf Membuat PKS Mati-matian Incar Cawapres Prabowo

Kompas.com - 02/08/2018, 22:16 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sempat patah semangat saat nama kadernya tidak digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menuju Pilpres 2019, PKS mengajukan sembilan nama sebagai cawapres dari hasil keputusan Majelis Syuro. Partai-partai lain dalam koalisi pendukung Prabowo, seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), juga telah memberikan nama kadernya.

Perkembangan terakhir, Rabu (1/8/2018), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan cawapres pilihan Prabowo sudah mengerucut menjadi tiga nama. Salah satunya adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Baca juga: Sekjen PKS: Hanya Ada 2 Opsi Cawapres Prabowo, Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad

"Kalau kemarin sebelum muncul nama Salim Segaf, PKS kelihatan patah arang," ujar Direktur Eksekutif Puskapol FISIP UI Aditya Perdana, saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

"Setelah nama Salim Segaf muncul, kemudian mereka (PKS) barulah ada semangat untuk memperjuangkan itu, artinya ada potensi lah (partai koalisi) mengajak PKS secara serius," lanjutnya.

PKS memang bersikukuh mengajukan nama-nama kadernya untuk dijadikan cawapres. Bahkan, PKS sempat mempertimbangkan untuk keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres.

Hingga terakhir, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan partainya membuka opsi abstain di Pilpres 2019, Rabu (1/8/2018). Adit menilai bahwa langkah tersebut merupakan salah satu trik bargaining PKS untuk menaikkan nilai tawarnya.

Baca juga: PDI-P: Apa Prabowo dan Ustaz Abdul Somad atau Salim Segaf Kuat Hadapi Jokowi?

"Menurut saya ini (abstain) taktik strategi yang dilakukan oleh PKS untuk mendapatkan simpati publik bahwa PKS juga sebenarnya punya calon yang relatif baik dan itu mestinya didorong dan didukung," ucap Aditya.

"Mungkin ada pembicaraan tertentu di internal koalisi Pak Prabowo, tapi ketika mereka menyampaikan kepada publik, (tujuannya) agar (menciptakan) tekanan dari publik," katanya.

Sembilan kader PKS yang diajukan sebelumnya yaitu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kompas TV Kasus ini bermula dari pemecatan Fahri Hamzah dari PKS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com