Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Terpopuler: Polemik Separator Jalan hingga Data Penduduk Miskin

Kompas.com - 01/08/2018, 05:38 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita apa saja yang menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Selasa (31/7/2018) kemarin?

Berikut ini rangkuman sejumlah berita terpopuler yang sayang untuk dilewatkan.

1. Warna zebra untuk pembatas jalan Jakarta

Sempat dicat warna-warni, kini separator jalan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pasar Rebo, Jakarta Timur, dikembalikan seperti semula menjadi hitam-putih.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan mengubah kembali warna separator itu diambil atas pertimbangan keamanan.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal menyebutkan, Jakarta belum menetapkan standar warna kelengkapan jalan seperti kota-kota lain di dunia. Namun, penggunaan standar hitam-putih digunakan di seluruh dunia.

"Ada pemahaman standar dari yang universal bahwa warna tipikal itu, bisa warna aslinya benda itu, atau dipertegas putih hitam itu warna tipikal," kata dia.

Pewarnaan standar pada separator itu telah dilakukan Senin (30/7/2018) lalu.

Baca juga: Separator Jalan Warna-Warni Kembali Jadi Hitam Putih, Mengapa?

2. Statistik penduduk miskin jadi polemik

Memasuki proses pencalonan presiden dan wakil presiden, dua kubu politik saling kritik tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut penduduk miskin berjumlah lebih dari 100 juta orang.

Baca juga: Sebut 100 Juta Warga Indonesia Miskin, Ini Hitungan yang Dipakai SBY

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut tingkat kemiskinan naik 50 persen. Selain itu, ada 69 juta penduduk terancam miskin.

Kritik itu dibantah oleh pemerintah. Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, berdasarkan metode dari Bank Dunia, di mana garis kemiskinan berada pada angka 2,5 dollar AS.

Berdasarkan acuan itu, pada BPS mencatat tingkat kemiskinan per Maret 2018 berada pada level 9,8 persen atau 25,95 juta jiwa. Jumlah ini diklaim sebagai yang terendah sepanjang sejarah.

Baca juga: Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi

3. Siapa cawapres Prabowo?

Pembentukan koalisi partai politik yang berseberangan dengan pemerintah saat ini semakin terlihat. Gerbong politik ini semakin memperkuat posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun, siapa yang akan pendamping Prabowo di posisi calon wakil presiden?

Sebelum Partai Demokrat merapat ke kubu Prabowo, sempat muncul wacana untuk menyandingkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI tersebut dengan Ustaz Abdul Somad atau dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri.

Menanggapi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mempertanyakan kekuatan figur pasangan calon tersebut. Menurut dia, PDI-P tidak gentar bila Prabowo duet dengan Abdul Somad ataupun Salim Segaf.

Baca juga: PDI-P: Apa Prabowo dan Ustaz Abdul Somad atau Salim Segaf Kuat Hadapi Jokowi?

Selain ketiga berita di atas, simak juga sejumlah artikel terpopuler lainnya berikut ini:
- Guntingan Koran yang Jadi Dasar Pencopotan Pejabat DKI Berisi Permintaan Partai Gerindra
- Kakorlantas Nilai Pelican Crossing Bundaran HI Ganggu Lalu Lintas
- Gara-gara Ulah Pengunjung Sembur Monyet dengan Asap Vape di Batu Secret Zoo...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com