Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Ada 100 Juta Orang Miskin, Istana Minta Lihat Data Tanpa Asumsi

Kompas.com - 31/07/2018, 10:44 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan meminta Ketua Umum Partai Demokrat tidak mengeluarkan asumsi soal jumlah orang miskin di Indonesia yang disebut mencapai 100 juta orang.

Istana meminta SBY bicara berdasarkan data.

"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: SBY: Presiden Selanjutnya Harus Mampu Atasi Kemiskinan 100 Juta Orang

Pratikno mengatakan, ia tidak hapal berapa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini. Namun, survei terakhir yang dirilis Badan Pusat dan Statistik (BPS) menunjukkan angkanya jauh lebih rendah dari yang disebutkan SBY.

"Lihat saja data statistik, saya tidak hapal angkanya, tapi lihat rilis BPS yang terakhir," kata Pratikno.

Baca juga: Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi

BPS sebelumnya mencatat adanya penurunan angka kemiskinan per Maret 2018. Angka kemiskinan mencapai 9,8 persen, hal ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kemiskinan berada di level single digit.

Baca juga: Serahkan Cawapres ke Prabowo, SBY Hanya Beri Satu Syarat

Pada Maret 2018, menurut BPS, persentasenya sebesar 10,64 persen. Jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.

Angka ini berbeda dari jumlah orang miskin yang disebut SBY saat jumpa pers di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin kemarin.

SBY saat itu menyebut, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang.

Baca juga: Tiket Gratis dari SBY untuk Prabowo...

Oleh karena itu, SBY berharap Prabowo dan pendampingnya nanti, jika memenangi Pilpres 2019, harus menaruh perhatian pada nasib 100 juta orang miskin itu.

"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com