Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Cawapres Jokowi, Mahfud MD Mengaku Belum Ada Komunikasi

Kompas.com - 30/07/2018, 18:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Mahfud MD masuk ke dalam 10 nama calon wakil presiden pendamping Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Setelah Jokowi bertemu enam ketua umum parpol pendukungnya, Senin (23/7/2018) lalu, cawapres Jokowi disebut-sebut sudah semakin mengerucut dan mekanisme pengumumannya diserahkan kepada Jokowi.

Dikonfirmasi terkait namanya disebut sebagai salah seorang dari 10 nama cawapres Jokowi, Mahfud mengaku, belum ada yang menghubunginya.

"Belum dikomunikasikan," ujar Mahfud saat dijumpai di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (30/7/2018) sore.

Baca juga: Sinyal Terang Penentuan Cawapres Jokowi

Meski demikian, Mahfud mengatakan, seorang cawapres memang tidak mesti dikomunikasikan terlebih dahulu.

Sebab, sebagaimana yang diungkapkan sejumlah ketua umum parpol pendukung Jokowi, mekanisme pengumuman diserahkan kepada Jokowi sendiri.

"Keputusan dan waktunya diserahkan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi belum memutuskan, belum menimbang-nimbang. Jadi dikomunikasikan itu hak sepenuhnya Pak Jokowi untuk mengumumkan, lalu mengkomunikasikannya dengan parpol pendukung," ujar Mahfud.

Wartawan kemudian bertanya soal kepastian arah dukungan Mahfud dalam Pilpres 2019 yang akan datang. Apakah Mahfud mendukung Jokowi?

"Nantilah jawabannya, masak dijawab di sini," ujar Mahfud.

Calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019 mendatang, sudah mengerucut ke satu nama.

Baca juga: 8 atau 10 Agustus, Cawapres Jokowi Akan Diumumkan

Hal itu telah disepakati Jokowi sendiri beserta enam ketua umum partai politik pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2019 dalam sebuah jamuan santap malam di Istana Presiden Bogor, Senin (23/7/2018).

"Koalisi sudah bulat, (nama cawapres) sudah di tangan Presiden. Mengerucut ke satu nama," ujar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, seusai pertemuan di Istana Presiden Bogor.

Dalam satu dua pekan ke depan, Oesman yakin Presiden Jokowi akan mengumumkan nama cawapresnya.

"Mungkin (diumumkan) dalam satu dua minggu ini, supaya enggak simpang siur," ujar dia.

Kompas TV PDI Perjuangan menegaskan waktu pengumuman nama cawapres Joko Widodo belum dipastikan tanggalnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com