Salin Artikel

Terkait Cawapres Jokowi, Mahfud MD Mengaku Belum Ada Komunikasi

Setelah Jokowi bertemu enam ketua umum parpol pendukungnya, Senin (23/7/2018) lalu, cawapres Jokowi disebut-sebut sudah semakin mengerucut dan mekanisme pengumumannya diserahkan kepada Jokowi.

Dikonfirmasi terkait namanya disebut sebagai salah seorang dari 10 nama cawapres Jokowi, Mahfud mengaku, belum ada yang menghubunginya.

"Belum dikomunikasikan," ujar Mahfud saat dijumpai di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (30/7/2018) sore.

Meski demikian, Mahfud mengatakan, seorang cawapres memang tidak mesti dikomunikasikan terlebih dahulu.

Sebab, sebagaimana yang diungkapkan sejumlah ketua umum parpol pendukung Jokowi, mekanisme pengumuman diserahkan kepada Jokowi sendiri.

"Keputusan dan waktunya diserahkan ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi belum memutuskan, belum menimbang-nimbang. Jadi dikomunikasikan itu hak sepenuhnya Pak Jokowi untuk mengumumkan, lalu mengkomunikasikannya dengan parpol pendukung," ujar Mahfud.

Wartawan kemudian bertanya soal kepastian arah dukungan Mahfud dalam Pilpres 2019 yang akan datang. Apakah Mahfud mendukung Jokowi?

"Nantilah jawabannya, masak dijawab di sini," ujar Mahfud.

Calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019 mendatang, sudah mengerucut ke satu nama.

Hal itu telah disepakati Jokowi sendiri beserta enam ketua umum partai politik pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2019 dalam sebuah jamuan santap malam di Istana Presiden Bogor, Senin (23/7/2018).

"Koalisi sudah bulat, (nama cawapres) sudah di tangan Presiden. Mengerucut ke satu nama," ujar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, seusai pertemuan di Istana Presiden Bogor.

Dalam satu dua pekan ke depan, Oesman yakin Presiden Jokowi akan mengumumkan nama cawapresnya.

"Mungkin (diumumkan) dalam satu dua minggu ini, supaya enggak simpang siur," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/18442211/terkait-cawapres-jokowi-mahfud-md-mengaku-belum-ada-komunikasi

Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke