Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju Jadi Cawapres, Kalla Tak Ingin Mengubah Tim yang Sudah Baik

Kompas.com - 27/07/2018, 12:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jusuf Kalla yakin program pembangunan Indonesia akan lebih tercapai optimal apabila duet kepemimpinannya bersama Joko Widodo berlanjut pada periode 2019-2024.

Dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi yang tayang Kamis (26/7/2018) malam, Kalla mengatakan, dirinya dan Jokowi sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hal itu menjadi modal untuk melanjutkannya pada periode selanjutnya.

"Tentu dalam pemilu banyak faktor untuk menang dan memerintah. Salah satu faktornya, pengalaman suatu hubungan baik. Jadi, katakanlah, jangan mengubah tim yang sudah baik," ujar Kalla.

Baca juga: Jika Diperbolehkan UU, Kalla Yakin Digaet Lagi Jadi Cawapres Jokowi

Indonesia ke depan, menurut Kalla, akan menghadapi tantangan yang cukup berat, yakni ketidakpastian kondisi ekonomi dan polarisasi di masyarakat yang semakin runcing.

Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa ia ingin menjadi cawapres kembali.

"Salah satunya, ya itu (alasan ketidakpastian ekonomi dan polarisasi masyarakat). Karena memang polarisasi ini harus diperbaiki. Jangan menjadi bentrokan. Jangan menjadi konflik. Harus kita bisa menghargai kedua belah pihak," ujar Kalla.

Baca juga: Jika Tak Jadi Cawapres, Jusuf Kalla Belum Tentu Dukung Jokowi

Menurut Kalla, pemerintahan saat ini sudah berada di jalur yang benar. Pondasi pembangunan sudah mulai dibenahi.

Untuk mengoptimalkannya, maka tidak cukup lima tahun saja.

"(Program pembangunan) ini membutuhkan kontinuitas. Kan banyak program...," ujar dia.

Selain itu, keberlanjutan kepemimpinan Jokowi dan dirinya juga mendapatkan dukungan politik.

Baca juga: Dituding Tak Sejalan dengan Amanah Reformasi, Ini Jawaban Jusuf Kalla

Politisi senior Partai Golkar itu menyebut, banyak yang meminta dirinya untuk kembali maju sebagai cawapres Jokowi demi stabilitas negara.

"Juga faktor yang mendukung di pemilu itu sendiri. Nah, dalam hal ini, banyak yang minta agar kami berdua tetap jalan," ujar Kalla.

Karena itu, Kalla mengajukan diri menjadi salah satu pihak terkait uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Uji materi itu diajukan oleh Partai Perindo. Harapannya, Kalla tetap menjadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com