Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: SBY Seharusnya Tak Jadikan Mega Hambatan dalam Berkoalisi

Kompas.com - 27/07/2018, 04:53 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar Ichsan Firdaus menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut upaya koalisi partainya dengan Joko Widodo terhambat oleh hubungannya yang masih berjarak dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ichsan, seharusnya SBY tak menjadikan alasan hubungan personal dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik.

“Kami menilai semestinya Pak SBY tidak menjadikan faktor ibu Megawati menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menentukan koalisi dengan pak Jokowi,” kata Ichsan saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Curhatan SBY soal Megawati Dinilai sebagai Trik "Bargaining" Masuk Koalisi Jokowi

Ichsan juga mengingatkan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo bukan hanya didukung Megawati semata, tetapi juga didukung lima partai politik lainnya dalam menghadapi Pilpres 2019.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus 

“Kami hanya mengingatkan saja bahwa Pak Jokowi ini didukung oleh lima partai politik, bukan hanya PDI-P,” tutur dia.

“Artinya, kalau Pak SBY bisa memahami bahwa Pak Jokowi juga didukung oleh lima parpol lain mestinya tidak dijadikan dasar bergabung dengan koalisi yang kita punya,” Ichsan menambahkan.

Baca juga: Respons Demokrat atas Sindiran PDI-P soal SBY hanya Perjuangkan Kepentingan AHY

Diketahui, ada sembilan partai politik yang sudah resmi mendukung Joko Widodo di dalam Pilpres 2019, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PSI, PKPI, dan Perindo.

Meski demikian, kata Ichsan, apa pun yang terjadi SBY memiliki hak untuk menilai dan menentukan akan berlabuh atau menentukan koalisi dengan siapa.

“Sekali lagi, itu haknya Pak SBY menilai,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut.

Baca juga: Demokrat: Bila Jokowi Ingin Kami Bergabung, Beritahu Siapa Cawapresnya

Diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi alasan mengapa partainya tidak jadi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Dia menyebutkan, dalam setiap pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya selalu meyakini presiden ke-7 itu tulus mengajaknya bergabung dalam koalisi. Bahkan, keraguannya soal Demokrat bakal diterima partai koalisi lainnya terbantahkan lewat pernyataan Jokowi sendiri.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi, dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Kendati demikian, dirinya tetap tidak yakin mengingat realitas hubungannya dengan Megawati yang belum pulih.

"Masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," ucap SBY.

"Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak," tambah dia.

Kompas TV Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi teknis di Hambalang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com