Respons Demokrat atas Sindiran PDI-P soal SBY hanya Perjuangkan Kepentingan AHY

Kompas.com - 26/07/2018, 23:10 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019. Sabtu (17/2/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019. Sabtu (17/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) selama ini sudah bekerja keras untuk mendapat pengakuan rakyat.

Oleh karena itu lah, putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tersebut terus meningkat elektabilitasnya.

"Yang menilai AHY paling bagus dan pantas jadi Cawapres bukan SBY tapi rakyat yang ditanya melalui survei," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Wasekjen PPP: Bukankah Elit Demokrat Bilang Siapapun Koalisinya, AHY Cawapres?

Hal ini disampaikan Rachland menanggapi sindiran Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya menyebut bahwa SBY hanya berjuang untuk kepentingan politik anaknya, bukan untuk rakyat.

Rachland pun balik menyindir posisi putri Megawati, Puan Maharani, yang kini duduk sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Hasto mungkin perlu bandingkan ini dengan Puan. Apakah Puan layak jadi Menko menurut rakyat, atau cuma menurut Ibunya? Menurut saya Puan tidak layak," kata Rachland.

Baca juga: Kelebihan AHY di Mata Prabowo Subianto...

"Tapi apakah ada di dalam PDIP yang berani bersuara demikian pada Mega? Seperti kami di Demokrat bisa berbeda pendapat dengan SBY?" tambah dia.

Rachland menilai, Hasto adalah Sekjen dari partai feodal dan dinastik yang pikirannya jauh tertinggal di belakang di dalam nostalgia kepemimpinan Soekarno yang totalitarian.

"Jadi jangan berani berani dia menasehati partai demokrat. Ini Partai yang konsisten, selalu bangun lagi saat jatuh, berjuang menjadi partai modern dan demokratik," tambahnya.

Baca juga: Kata Romy, AHY Disepakati Jadi Menteri jika Bergabung Koalisi Jokowi

Rachland juga menegaskan bahwa keinginan Demokrat untuk mengusung AHY sebagai cawapres bukanlah harga mati. Demokrat terbuka untuk berunding dan menerima masukan parpol lain.

"Sudah berulangkali ditegaskan di media, kendati berbagai survei melaporkan AHY memegang elektabilitas tertinggi sebagai cawapres, ini bukan berarti kami tak bisa berunding bagi figur lain," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X